UNSPECIFIED (2021) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text DESTA_1111160128_01.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DESTA_1111160128_02.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (595kB)
	Text DESTA_1111160128_03.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (658kB)
	Text DESTA_1111160128_04.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (558kB)
	Text DESTA_1111160128_05.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (478kB)
	Text DESTA_1111160128_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (520kB)
	Text DESTA_1111160128_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (873kB)
	Text TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERCERAIAN DI LUAR PENGADILAN AGAMA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perceraian adalah melepas ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yangselama ini hidup sebagai pasangan suami istri. Perceraian harus diikuti denganbukti akta cerai yang secara resmi dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu karena masih banyak terjadi perceraian yang dilakukan dibawah tangan atau tidak melalui prosedur lembaga resmi yaitu di Pengadilan Agama yang akhirnya keluarlah surat akta cerai yang diduga palsu atau tidak dikeluarkan secara resmi dari Pengadilan Agama. Penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana implementasi wajib pajak pelaku usaha rumah kos sebagai pendapatan asli apakah perceraian di luar Pengadilan Agama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? dan apakah akibat hukum terhadap perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama?. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data sekunder yang berkaitan dengan penelitian serta bahan-bahan hukum yang mengikat dan data primer berupa wawancara dengan Kepala Pengadilan Agama Rangkasbitung, yangdianalisis secara normatif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa perceraian diluar pengadilan sangat bertentangan dengan Undang-Undang perkawinan Tahun 1974 tentangperkawinan karena di Negara Indonesia ini sangat jelas bahwa pada dasarnyaperkara perceraian merupakan perkara yang kewenangannya dimiliki oleh pengadilan baik pengadilan Negeri maupun pengadilan Agama. dan Akibat hukum dari perceraian diluar pengadilan ialah sebagai berikut : mantan Istri tidakbisa meminta nafkah, tidak bisa melakukan perkawinan keduanya karena tidak adanya bukti cerai (akte cerai), menghambat terhadap pendidikan anak, berpengaruh terhadap pisikologi anak karna perceraian yang dilakukan oleh orang tuanya, tidak adanya nafkah secara teratur dalam jumlah yang tetap terhadap anak.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Tahir, Palmawati 195902031986012002 Thesis advisor Anwar, Jarkasi 197003012008121002
Additional Information:	Divorce is removing the marriage bond between a man and a woman who have been living as husband and wife. Divorce must be followed by evidence of a divorce certificate officially issued by the competent institution because there are still many divorces that are carried out under the hands or not through official institutional procedures, namely at the Religious Courts, which in the end come out a divorce certificate that is suspected to be fake or not officially issued. from the Religious Court. The author is interested in examining how the taxpayer implementation of boarding house business actors as original income is a divorce outside the Religious Court not contrary to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage? and what are the legal consequences for a divorce that is carried out outside the Religious Court? This research uses normative juridical and empirical juridical research. The data used in this study are secondary data related to research as well as binding legal materials and primary data in the form of interviews with the Head of the RangkasBitung Religious Court, which were analyzed normatively qualitatively. The results of the study show that divorce outside the court is very contrary to the 1974 Marriage Law concerning marriage because in Indonesia it is very clear that basically divorce cases are cases whose authority is owned by both the District Court and the Religious Court. and the legal consequences of divorce outside the court are as follows: ex-wife cannot ask for a living, cannot conduct her second marriage because there is no evidence of divorce (divorce certificate), hinders children's education, affects the child's physiology because the divorce is carried out by their parents, the absence of regular support in a fixed amount for the child.
Uncontrolled Keywords:	Divorce, Court Perceraian, Pengadilan
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	26 Dec 2022 14:16
Last Modified:	26 Dec 2022 14:16
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19053

Actions (login required)

View Item