UNSPECIFIED (2021) PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA PENARIKANKENDARAAN BERMOTOR SECARA PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PENGAMANAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (Studi Putusan Nomor: 663/Pdt.G/2018/PN.Tng). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text FITRI_1111170325_01.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text FITRI_1111170325_02.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (643kB)
	Text FITRI_1111170325_03.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (692kB)
	Text FITRI_1111170325_04.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (634kB)
	Text FITRI_1111170325_05.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (513kB)
	Text FITRI_1111170325_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (573kB)
	Text PERLINDUNGAN HUKUM DALAM SENGKETA PENARIKAN KENDARAAN BERMOTOR SECARA PAKSA OLEH DEBT COLLECTOR YANG DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2011.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Perkembangan sistem pembayaran serta lahirnya berbagai jenis lembaga pembiayaan tentunya dapat memunculkan permasalahan-permasalahan baru, seperti terjadinya kredit macet dalam perjanjian di salah satu bentuk lembaga pembiayaan, dan memicu perusahan pembiayaan sebagai kreditur untuk melakukan penarikan paksa dan dilakukan sewenang-wenang tanpa mematuhi peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Identifikasi masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap debitur yang kendaraannya ditarik secara paksa oleh kreditur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Eksekusi Jaminan fidusia dalam Putusan Nomor: 663/Pdt.G/PN.Tng. Metode penelitian yang dipakai, yaitu penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer sebagai penunjang dari data sekunder. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia debitur perlu memastikan bahwa proses eksekusi jamminan fidusia sudah sesuai prosedur yang berlaku, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur,menunjukan salinan akta dan sertifikat jaminan fidusia, dan di dampingi petugas Kepolisian dalam proses eksekusi jaminan fidusia. sedangkan dalam implementasi yang terdapat dalam pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor: 663/Pdt.G/PN.Tng debitur belum mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai menurut Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Asnawi, Aceng 197304202010122001 Thesis advisor Agus, Dede 197008202005011002
Additional Information:	The development of the payment system and the emergence of various types of financing institutions can certainly create new problems. The gradual payment system allows bad credit to occur in lease agreements (leasing) as a form of financing institution, and triggers financing companies as creditors to make forced withdrawals of movable objects in the hands of debtors which are often done arbitrarily without complying with regulations applicable legal provisions in Indonesia. The identification on problems in this study aims to determine how legal protection for debtors whose vehicles are forcibly withdrawn by creditors in the Chief of Police Regulation No.8 of 2011 concerning Securing Fiduciary Security Execution, and to fnd out how judges consider the execution of fiduciary guarantees in Decision Number: 663 / Pdt.G / PN.Tng. The research method used is descriptive qualitative research. Data collection techniques used are secondary data and primary data as support for secondary data. In the Chief of Police Regulation Number 8 of 2011 concerning Securing the Execution of Fiduciary Collateral, debtors need to ensure that the fiduciary security execution process is in accordance with applicable procedures, including regarding the stages of giving warning letters to debtors, showing a copy of the deed and fiduciary guarantee certificate, and accompanied by Police officers in the process. execution of fiduciary guarantees. whereas in the implementation contained in the Judge's consideration in the decision Number: 663 / Pdt.G / PN.Tng the debtor has not received appropriate legal protection according to KAPOLRI Regulation Number 8 of 2011 concerning Safeguarding the Execution of Fiduciary Guarante.
Uncontrolled Keywords:	Legal Protection, Motorized Withdrawal Disputes, Guarantees Fiduciary Perlindungan Hukum, Sengketa Penarikan Bermotor, Jaminan Fidusia
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	26 Dec 2022 14:13
Last Modified:	26 Dec 2022 14:13
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19052

Actions (login required)

View Item