Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

IMPLEMENTASI WAJIB PAJAK PELAKU USAHA RUMAH KOS SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH

UNSPECIFIED (2021) IMPLEMENTASI WAJIB PAJAK PELAKU USAHA RUMAH KOS SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PAJAK DAERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
IMPLEMENTASI WAJIB PAJAK PELAKU USAHA RUMAH KOS SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH BERDASARKAN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
TESYA_1111160306_01.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
TESYA_1111160306_02.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (570kB)
[img] Text
TESYA_1111160306_03.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (564kB)
[img] Text
TESYA_1111160306_04.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (562kB)
[img] Text
TESYA_1111160306_05.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (474kB)
[img] Text
TESYA_1111160306_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (543kB)

Abstract

Salah satu komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai kontribusi dan potensi terbesar di Kabupaten Serang adalah Pajak Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah pada Pasal 7, disebutkan bahwa khusus rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar, ditetapkan tarif Pajak Hotel sebesar 10 % (Sepuluh Perseratus). Dalam praktiknya, peraturan daerah tersebut dinilai belum berjalan maksimal karena masih banyaknya pelaku usaha rumah kos yang tidak mendaftarkan sebagai wajib pajak. Penulis tertarik meneliti mengenai bagaimana implementasi wajib pajak pelaku usaha rumah kos sebagai pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah? dan apa hambatan-hambatan pemerintah daerah dalam mengimplementasi wajib pajak pelaku usaha rumah kos di Kabupaten Serang?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang ditunjang dengan data primer berupa wawancara dengan Badan Pendapatan Daerah (BPD) Kabupaten Serang dan pemilik indekost, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa implementasi wajib pajak pelaku usaha rumah kos sebagai pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah belum terlaksana dengan baik karena pelaku usaha rumah kos masih banyak yang belum mendaftar sebagai wajib pajak. Pelaku usaha masih kurang paham dengan peraturan daerah Kabupaten Serang yang mengatur mengenai pajak rumah kos lebih dari 10 kamar. Selain itu karena sistem pemungutan pajak rumah kos adalah self assessment system, hal tersebut terlalu membebani wajib pajak. Sedangkan, hambatanhambatan pemerintah daerah dalam mengimplementasi wajib pajak pelaku usaha rumah kos di Kabupaten Serang yaitu rendahnya tingkat kesadaran para pemilik rumah kos untuk membayar pajak, kurangnya pemahaman pemilik rumah kos terhadap peraturan daerah mengenai pajak rumah kos, kesalahan, sistem control pemerintah daerah yang tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik serta ketidaktegasan pemerintah terkait pemberian sanksi kepada petugas maupun wajib pajak.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFasyehhudin, Fasyehhudin196212092001121001
Thesis advisorNurikah, Nurikah197612112001122001
Additional Information: One of the components of local revenue that has the greatest contribution and potential in Serang Regency is Local Taxes. Based on the Regional Regulation of Serang Regency Number 8 of 2018 concerning Regional Taxes in Article 7, it is stated that specifically for boarding houses with more than 10 (ten) rooms, the hotel tax rate is set at 10% (ten percent). In practice, this regional regulation is considered not to be running optimally because there are still many boarding house business actors who do not register as taxpayers. The author is interested in researching how the taxpayer implementation of boarding houses business as local revenue based on Serang Regency Regional Regulation Number 8 of 2018 concerning Regional Taxes? and what are the local government obstacles in implementing the taxpayer of boarding house businesses in Serang Regency?. This study uses an empirical juridical method using descriptive analytical research. The data used in this research is secondary data which is supported by primary data in the form of interviews with the Regional Income Agency (BPD) of Serang Regency and the owner of the boarding house, which were analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that the implementation of taxpayers of boarding houses business as regional income based on the Regional Regulation of Serang Regency Number 8 of 2018 concerning Regional Taxes has not been implemented properly because there are still many boarding house business actors who have not registered as taxpayers. Business actors are still not familiar with the Serang Regency regional regulation which regulates the tax on boarding houses of more than 10 rooms. In addition, because the boarding house tax collection system is a self-assessment system, it is too burdensome for taxpayers. Meanwhile, the obstacles of the local government in implementing the taxpayer of boarding house businesses in Serang Regency are the low level of awareness of boarding house owners to pay taxes, the lack of understanding of boarding house owners on local regulations regarding boarding house taxes, errors, the local government control system can not be done and implemented properly as well as government indecisiveness regarding the imposition of sanctions on officers and taxpayers.
Uncontrolled Keywords: Taxpayer, Boarding House, Source of Regional Income Wajib Pajak, Rumah Kos, Sumber Pendapatan Asli Daerah
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 26 Dec 2022 14:09
Last Modified: 26 Dec 2022 14:09
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/19051

Actions (login required)

View Item View Item