Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEWENANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN

Fahiyah, Siti (2022) KEWENANGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN PANDEGLANG DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN DAN PEMBINAAN TERHADAP PELAKSANAAN KEWENANGAN BIDAN PRAKTIK MANDIRI BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG IZIN DAN PENYELENGGARAAN PRAKTIK BIDAN. S1 thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

[img] Text (Skripsi)
Siti_Fahiyah_1111170066_fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text (Bab I)
Siti_Fahiyah_1111170066_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text (Bab II)
Siti_Fahiyah_1111170066_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (264kB)
[img] Text (Bab III)
Siti_Fahiyah_1111170066_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (251kB)
[img] Text (Bab IV)
Siti_Fahiyah_1111170066_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (235kB)
[img] Text (Bab V)
Siti_Fahiyah_1111170066_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (99kB)
[img] Text (Daftar pustaka)
Siti_Fahiyah_1111170066_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (307kB)
[img] Text (Lampiran)
Siti_Fahiyah_1111170066_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (283kB)

Abstract

Health is a human right guaranteed by Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The existence of midwives as one of the health workers has an important position in health efforts, especially in reducing the Infant Mortality Rate (IMR) and Maternal Mortality Rate (MMR)). Midwifery practice can help achieve health development if the government is able to carry out supervision and guidance properly in accordance with applicable regulations. Identification of the problem in this study, namely: What is the form of supervision and guidance of the Pandeglang District Health Office on the authority of Independent Practice Midwives based on the Minister of Health Regulation Number 28 of 2017 concerning Permits and Implementation of Midwife Practices in Sukaresmi District? And what is the authority of the Independent Practice Midwife in developing public health in Sukaresmi District?. The theory used is the Theory of Authority and Theory of Supervision. The research method used is the empirical juridical law method. The specifications of the research used are using a sociological approach to law. The data source is primary data supported by secondary data. Data collection techniques were carried out by library research, and field research. The data obtained were analyzed descriptively with a qualitative data analysis approach. The results of the research on the authority of the Pandeglang District Health Office in carrying out supervision and guidance on the implementation of the authority of independent practice midwives in Sukaresmi District were carried out in accordance with their authority based on Article 46 Paragraphs 1 to 2 of the Regulation of the Minister of Health No. 28 of 2018 concerning Permits and Implementation of Midwifery Practices, namely legally by making a Recommendation Letter for a practice permit, direct visitation and monitoring of recording and reporting of midwifery services. However, it has not gone well where there are still independent practice midwives who provide services outside their authority. The practice of midwives in health development should be able to provide midwifery care services in accordance with professional standards of care standards and professional codes of ethics. Keywords: Supervision, Health Development, Midwife Practice

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorJazuli, Rakhmat1961042620001210001
Thesis advisorNurikah, Nurikah19761211200112201
Additional Information: Kesehatan Merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-undang Dasar NRI Tahun 1945. Keberadaan tenaga kebidanan sebagai salah satu tenaga kesehatan memiliki posisi penting dalam upaya kesehatan khususnya dalam penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Praktik kebidanan mampu membantu tercapainya pembangunan kesehatan jika pemerintah imampu melakukan pengawasan dan pembinaan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk pengawasan dan pembinaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang terhadap pelaksanaan kewenangan Bidan Praktik Mandiri berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan di Kecamatan Sukaresmi? Dan Bagaimana kewenangan Bidan Praktik Mandiri dalam membangun kesehatan masyarakat di Kecamatan Sukaresmi?. Teori yang digunakan yaitu Teori Kewenangan dan Teori Pengawasan. Metode penelitian yang digunakan yaitu Metode Hukum Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan sosiologis hukum. Sumber data yaitu data primer ditunjang dengan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan, dan penelitian lapangan. Data diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan analisis data kualitatif. Hasil penelitian mengenai Kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan kewenangan bidan praktik mandiri di Kecamatan Sukaresmi dilakukan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Pasal 46 Ayat 1 sampai 2 Peraturan Menteri Kesehatan No. 28 Tahun 2018 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan, yakni secara legalitas dengan pembuatan Surat Rekomendasi Izin praktik, visitasi langsung dan monitoring pencatatan dan pelaporan pelayanan kebidanan. Namun belum berjalan dengan baik dimana masih ada bidan praktik mandiri yang memberikan pelayanan di luar kewenangannya. Praktik Bidan dalam pembangunan kesehatan harusnya mampu memberikan pelayanan asuhan kebidanan sesuai dengan standar profesi standar asuhan dan kode etik profesi. Kata Kunci : Pengawasan, Pembangunan Kesehatan, Praktik Bidan
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Siti Fahiyah
Date Deposited: 23 Dec 2022 14:47
Last Modified: 23 Dec 2022 14:47
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18962

Actions (login required)

View Item View Item