Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PUTUSAN BPSK KARENA KONSUMEN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI PERSIL DAN BANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020)

Permana, Faiz (2022) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS PUTUSAN BPSK KARENA KONSUMEN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PERIKATAN JUAL BELI PERSIL DAN BANGUNAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 903 K/Pdt.Sus-BPSK/2020). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
Faiz Permana_1111170329_Fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
Faiz Permana_1111170329_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
Faiz Permana_1111170329_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (454kB)
[img] Text
Faiz Permana_1111170329_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (361kB)
[img] Text
Faiz Permana_1111170329_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (386kB)
[img] Text
Faiz Permana_1111170329_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (248kB)
[img] Text
Faiz Permana_1111170329_Ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (332kB)
[img] Text
Faiz Permana_1111170329_Lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (753kB)

Abstract

The Sale and Purchase Agreement is a preliminary agreement made before the implementation of the main agreement or the main agreement, which is made and binding between the seller and the buyer. This PPJB has not been specifically regulated in the Civil Code. Because PPJB is included in a binding agreement, it is included in the agreement in the Civil Code. Not infrequently due to the lack of specific regulations regarding PPJB, the buyer in undergoing a dispute like this even submits to the BPSK without regard to the binding agreement with the seller. From Based on the above background, identification of problems is formed, how is the legal protection for business actors regarding the decisions that have been issued by BPSK even though previously consumers have defaulted in PPJB and how are the judges' considerations in issuing their decisions. The author uses a normative juridical method with research specifications using a case approach and a statutory approach. The data obtained is secondary data, among others, from laws and regulations, books, research results and related decisions. Using literature study in data collection and research using descriptive analysis. Based on the results of the study, that the legal protection obtained by business actors is fulfilled. Because in accordance with the sale and purchase agreement that binds business actors and consumers, then the consumer defaults in the binding agreement. Due to the lack of good faith from consumers in carrying out their obligations under PPJB, business actors demand their rights in accordance with what has been agreed in PPJB. Due to the lack of understanding of the law and the absence of good faith, consumers even submit disputes to BPSK and issue decisions that are incriminating for business actors. However, because of the PPJB which is binding between the two parties, the BPSK decision is wrong because the dispute about the agreement is the absolute authority of the General Court.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorMochamad, Arifinal197502082008011011
Thesis advisorAgus, Dede197008202005011002
Additional Information: Perjanjian Perikatan Jual Beli adalah merupakan sebuah perjanjian pendahuluan yang dibuat sebelum dilaksanakannya perjanjian utama atau perjanjian pokoknya, yang dibuat dan mengikat antara pihak penjual dan pembeli. PPJB ini belum diatur secara khusus dalam KUHPerdata. Karena PPJB termasuk dalam suatu perjanjian yang mengikat maka termasuk kedalam perjanjian yang ada dalam KUHPerdata. Tidak jarang karena kurangnya peraturan secara khusus tentang PPJB, pembeli dalam menjalani sengketa seperti ini malah mengajukan kepada BPSK tanpa memperhatikan perjanjian yang mengikat dengan penjual. Identifikasi masalah ini berdasarkan latar belakang diatas, bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha mengenai putusan yang telah dikeluarkan BPSK padahal sebelumnya konsumen melakukan wanprestasi dalam PPJB dan bagaimanap pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusannya. Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh merupakan data sekunder antara lain dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan putusan terkait. Menggunakan studi kepustakaan dalam pengumpulan data dan penelitian menggunakan deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa perlindungan hukum yang didapat oleh pelaku usaha terpenuhi. Karena sesuai dengan perjanjian perikatan jual beli yang mengikat pelaku usaha dan konsumen, kemudian konsumen melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang mengikatnya. Karena tidak adanya itikad baik dari konsumen dalam menjalankan kewajibannya dalam PPJB, pelaku usaha menuntut haknya sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan dalam PPJB. Karena kurangnya pemahanan tentang hukum dan tidak adanya itikad baik, konsumen malah mengajukan sengketa kepada BPSK dan mengeluarkan putusan yang memberatkan pelaku usaha. Tetapi karena adanya PPJB yang mengikat antara kedua belah pihak, maka putusan BPSK salah karena sengketa tentang perjanjian merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Umum.
Uncontrolled Keywords: Keywords: (Sales and Purchase Agreement, Default, BPSK) Kata Kunci : (Perjanjian Perikatan Jual Beli, Wanprestasi, BPSK)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Faiz Permana
Date Deposited: 25 May 2023 11:13
Last Modified: 25 May 2023 11:13
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18897

Actions (login required)

View Item View Item