Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KONSEP PEMERIKSAAN SUBSTANTIF UNTUK PERLINDUNGAN PENDAFTARAN MEREK MENUJU PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGADILAN NO. 43/PDT.SUS-MEREK/2019/ PN.NIAGA.JKT.PST TAHUN 2019)

ELFIRA, DESHINTA (2022) KONSEP PEMERIKSAAN SUBSTANTIF UNTUK PERLINDUNGAN PENDAFTARAN MEREK MENUJU PEMBAHARUAN UNDANG-UNDANG MEREK DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGADILAN NO. 43/PDT.SUS-MEREK/2019/ PN.NIAGA.JKT.PST TAHUN 2019). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text (SKRIPSI)
DESHINTA ELFIRA_1111170076_KONSEP PEMERIKSAAN SUBSTANTIF UNTUK PERLINDUNGAN PENDAFTARAN MEREK MEN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
DESHINTA ELFIRA_1111170076_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
DESHINTA ELFIRA_1111170076_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (209kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
DESHINTA ELFIRA_1111170076_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (129kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
DESHINTA ELFIRA_1111170076_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (187kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
DESHINTA ELFIRA_1111170076_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (55kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
DESHINTA ELFIRA_1111170076_REF.pdf
Restricted to Registered users only

Download (235kB) | Request a copy
[img] Text (SKRIPSI)
DESHINTA ELFIRA_1111170076_LAMP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (426kB) | Request a copy

Abstract

Law Number 20 of 2016 Concerning Trademarks and Geographical Indications has provided regulations regarding administrative/formal inspections and substantive examinations. However, the difference in brand inspection results in two brands having the same sound pronunciation and having the same set of letters that are read, giving the same impression because they contain the words M&G.. Identification of the problem, namely, How is the trademark examination by the Directorate General of Intellectual Property in case No. 43/Pdt.SusMerek/2019/PN.Niaga.JKT.PST for legal protection towards brand renewal and how to draft a standard concept for trademark examination towards the renewal of the trademark law in Indonesia. The research method used is normative juridical with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach. The data sources used were secondary data and primary data using data collection techniques and literature studies and field studies and analyzed descriptively qualitatively. The results of the study show that: The implementation of trademark inspection by the Directorate General of Intellectual Property is in accordance with Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, namely through the stages of administrative/formality inspection and substantive examination. However, in the case of M&G, there are two brands that are equally approved. This is due to the absence of substantive trademark inspection standards in Indonesia. The existence of this standard can be used towards the renewal of Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. The draft standard concept of this brand inspection looks at the juridical, sociological, and philosophical aspects. These aspects can be applied as guidelines towards legal reform. Suggestions from the authors of the trademark examiner are expected to examine the application objectively and to be more careful in examining the mark in accepting and rejecting a mark that has elements of similarities in principle or in its entirety with a well-known mark. And the examiner checking the application for registration of a mark can look at the standard for checking the mark so that there are no two registered marks that have similarities in principle.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorDWISVIMIAR, INGE197510232006042001
Thesis advisorMOCHAMAD, ARIFINAL197502082008011011
Additional Information: Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan pengaturan tentang pemeriksaan administratif/formalitas dan pemeriksaan substantif. Namun adanya perbedaan pemeriksaan merek mengakibatkan dikabulkannya dua merek yang sama secara bunyi pengucapan dan mempunyai rangkaian huruf yang sama yang bila dibaca akan menimbulkan kesan yang sama karena mengandung kata-kata M&G. Identifikasi masalah yaitu, Bagaimana pemeriksaan merek oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam perkara No. 43/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.JKT.PST untuk perlindungan hukum menuju pembaharuan merek dan bagaimana rancangan konsep standar pemeriksaan merek menuju pembaharuan Undang-Undang merek di Indonesia. Teori yang digunakan adalah kepastian hukum dan teori Progresif. Metode penelitian, yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian perundangundangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan data sekunder dan data primer dengan menggunakan teknik pengumpulan data dan studi kepuatakaan dan studi lapangan serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pelaksanaan pemeriksaan merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu melalui tahapan pemeriksaan administratif/formalitas dan pemeriksaan substantif . Akan tetapi dalam kasus M&G terdapat dua merek yang sama-sama dikabulkan. Adanya hal ini disebabkan belum adanya standar pemeriksaan substantif merek yang ada di Indonesia. Keberadaan standar ini dapat digunakan untuk menuju pembaharuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis. Rancangan konsep standar pemeriksaan merek ini melihat pada aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Aspek-aspek tersebut dapat diterapkan sebagai pedoman menuju pembaharuan hukum. Saran dari penulis pemeriksa merek diharapkan memeriksa permohonan tersebut bersifat objektif dan lebih berhati-hati dalam pemeriksaan merek dalam menerima dan menolak merek yang memiliki unsur persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Dan Pemeriksa memeriksa permohonan pendaftaran merek dapat melihat pada standarpemeriksaan merek agar tidak terjadi dua merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya.
Subjects: Communication > Communication (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Deshinta Elfira
Date Deposited: 23 Dec 2022 14:56
Last Modified: 23 Dec 2022 14:56
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18771

Actions (login required)

View Item View Item