UNSPECIFIED (2021) TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN MONOPOLI USAHA AKIBAT INDIKASI PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN MONOPOLI USAHA AKIBAT INDIKASI PERJANJIAN INTEGRASI VERTIKAL.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text ANGGI_1111170316_01.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text ANGGI_1111170316_02.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (719kB)
	Text ANGGI_1111170316_03.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (654kB)
	Text ANGGI_1111170316_04.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (605kB)
	Text ANGGI_1111170316_05.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (497kB)
	Text ANGGI_1111170316_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (616kB)

Abstract

Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjadi dasar terhadap praktik-praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terutama berkaitan dengan terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Salah satunya berkaitan dengan kegiatan Integrasi Vertikal yang diniliai dapat merugikan pelaku usaha lainnya. Seperti dalam putusan KPPU dengan Nomor Perkara 13/KPPU-I/2019, dimana Majelis KPPU menjelaskan bahwa Grab Indonesia mendiskriminasi mitra karena mengeluarkan perintah prioritas kepada TPI, tenggat waktu penangguhan, dan fasilitas lainnya. KPPU menjatuhi sanksi denda terhadap Grab dan PT TPI karena dianggap melakukan pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 (d). Keputusan KPPU dinilai tidak sesuai karena dalam putusan ini tidak terbukti adanya order prioritas dan penguasaan pasar secara luas yang diberikan oleh PT. Grab kepada mitra dari PT. TPI. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Apakah putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 termasuk dalam indikasi Integrasi Vertikal terhadap PT. Grab Indonesia dan PT. TPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999? dan Bagaimanakah akibat hukum dari adanya Putusan KPPU Nomor 13/KPPUI/2019 tentang Integrasi Vertikal yang termasuk persaingan usaha tidak sehat terhadap PT. Grab Indonesia dan PT. TPI?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian hukum normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Dalam Pasal 14 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal terdapat unsur-unsur dan syarat mutlak yang secara kumulatif harus dipenuhi agar suatu kegiatan dapat dikatakan sebagai integrasi vertikal yang dilarang. Keempat unsur dan syarat tersebut tidak terpenuhi, dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2019 sehingga PT. Grab dan PT. TPI tidak dapat diputus bersalah karena telah melanggar ketentuan Pasal 14 tentang integrasi vertikal. Implikasi integrasi vertikal dapat memiliki akibat hukum yang berbentuk dampak positif dan negatif dari dihasilkannya persaingan usaha ini.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Agustina, Rani Sri 197908032003122002 Thesis advisor Syahrul, Rully 198102252008121002
Additional Information:	Law No. 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition became the basis for monopolistic practices and unfair business competition, especially those related to the creation of economic efficiency to achieve social welfare. One of them is related to Vertical Integration activities which are considered to be detrimental to other business actors. As in the KPPU's decision with Case Number 13/KPPU-I/2019, where the KPPU Assembly explained that Grab Indonesia discriminates against partners for issuing priority orders to TPI, suspension deadlines, and other facilities. KPPU imposed a fine against Grab and PT TPI for violating Article 14 and Article 19 (d). The KPPU's decision is considered inappropriate because in this decision it is not proven that there is a priority order and broad market control given by PT. Grab to partners from PT. TPI. This research was conducted to find out whether the KPPU's decision Number 13/KPPU-I/2019 is included in the indication of Vertical Integration of PT. Grab Indonesia and PT. TPI based on Law Number 5 Year 1999? and What are the legal consequences of the KPPU's Decision Number 13/KPPU-I/2019 concerning Vertical Integration which includes unfair business competition against PT. Grab Indonesia and PT. TPI?. This study uses a normative juridical method with normative legal research specifications. The data used in this study is secondary data which was analyzed descriptively qualitatively. The results show that in Article 14 of Law Number 5 of 1999 and KPPU's Regulation Number 5 of 2010 concerning Guidelines for Article 14 concerning Vertical Integration, there are absolute elements and conditions that cumulatively must be met in order for an activity to be considered as a prohibited vertical integration . The four elements and conditions were not fulfilled, in the KPPU's Decision Number 13/KPPU-I/2019 so that PT. Grab and PT. TPI cannot be found guilty for violating the provisions of Article 14 concerning vertical integration. The implications of vertical integration can have legal consequences in the form of positive and negative impacts from the resulting business competition.
Uncontrolled Keywords:	Business Competition, Vertical Integration, KPPU's Decision. Persaingan Usaha, Integrasi Vertikal, Putusan KPPU.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	21 Dec 2022 09:20
Last Modified:	21 Dec 2022 09:20
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18759

Actions (login required)

View Item