UNSPECIFIED (2021) TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN MUT’AH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Puncak Cisarua Bogor). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text DEWI_1111170044_01.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (5MB)
	Text DEWI_1111170044_02.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text DEWI_1111170044_03.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text DEWI_1111170044_04.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB)
	Text DEWI_1111170044_05.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (833kB)
	Text DEWI_1111170044_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text DEWI_1111170044_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text TINJAUAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN MUT’AH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN DAN HUKUM ISLAM.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (15MB)

Abstract

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk jangka waktu selama-lamanya sampai maut yang memisahkan sesuai Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Akan tetapi, dalam kenyataan perkembangan masyarakat, menyebabkan munculnya praktek orang-orang yang melakukan perkawinan hanya untuk jangka waktu tertentu atau kawin mut’ah. Kawin mut’ah adalah menikah dengan niat hanya dalam jangka waktu tertentu. Fenomena ini terjadi di wilayah Puncak Cisarua Bogor karena banyaknya wisatawan yang berkunjung kesana. Hal ini sudah lama diketahui masyarakat luas. Dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitan skripsi dengan mengambil dua identifikasi masalah. Pertama, bagaimana keabsahan kawin mut’ah menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam? Kedua, bagaimana kedudukan anak yang lahir dari kawin mut’ah menurut UU No. 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam? Metode penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian berupa pendekatan deskriptif analisis, sumber data berupa data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan wawancara, analisis data berupa normatif kualitatif, serta lokasi penelitian di KUA Cisarua Bogor. Adapun hasil yang didapatkan berdasarkan penelitian skripsi yang dilakukan oleh penulis, bahwasannya keabsahan dari kawin mut’ah adalah tidak sah menurut UU No. 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum Islam. Adapaun status anak yang dilahirkan dari perkawinan mut’ah menurut UU No. 1 Tahun 1974 juncto UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Hukum islam adalah anak luar kawin, karena lahir di dalam perkawinanan yang tidak sah. Hal itu berarti, bahwa antara anak luar kawin dengan ayah (biologisnya) tidak ada hubungan hukum. Agar mendapatkan hak yang sama, Fatwa MUI dan Mahkamah Kontitusi menegaskan, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Fauziah, Faridatul 195907281985032002 Thesis advisor Amin, Edi Mudjaidi 195004021977101001
Additional Information:	Basically, marriage is carried out for a period of time until death which separates according to Article 1 of Law Number 1 of 1974 juncto Law Number 16 of 2019 concerning Marriage. However, in reality, the development of society, which led to the emergence of the practice of people marrying only for a certain period of time or mut'ah marriage. Mut'ah marriage with the intention only for a certain period of time. This phenomenon occurs in the Puncak of Cisarua Bogor area due to the large number of tourists visiting there. This has long been known to the public. From this phenomenon, the writer is interested in doing thesis research by taking two problems. First, what is the legality of mut'ah marriage according to Law Number 1 of 1974 juncto Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law? Second, what is the position of children born from mut'ah marriage according to Law Number 1 of 1974 juncto Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law concerning Marriage? The research method used by the author is juridical normative, with research specifications in the form of a descriptive analysis approach, data sources in the form of primary data and secondary data, data collection techniques in the form of literature study and interviews, data analysis in the form of qualitative normative, and research locations in Office of Religious Affairs Cisarua Bogor. The results obtained are based on the thesis research conducted by the author, the validity of mut'ah marriage is invalid according to Law Number 1 of 1974 juncto Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law. As for the status of children born from mut'ah marriages according to Law Number 1 of 1974 juncto Law Number 16 of 2019 concerning Marriage and Islamic Law is a child out of wedlock, because he was born in an illegitimate marriage. This means that there is no legal relationship between an illegitimate child and his (biological) father. In order to obtain the same rights, the MUI Fatwa and the Constitutional Court affirm that children born out of wedlock have a civil relationship with their mother and mother's family as well as with a man as their father which can be proven based on science and technology or other tools according to the law to have a relationship. blood, including with his father's family.
Uncontrolled Keywords:	legal status, mut’ah marriage, child status hukum, kawin mut’ah, anak
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	21 Dec 2022 09:15
Last Modified:	21 Dec 2022 09:15
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18758

Actions (login required)

View Item