Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERSONAL GUARANTOR DALAM SENGKETA KEPAILITAN (Studi Kasus: Putusan Pailit Nomor: 5/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)

Zulfani, Melati Safira (2021) KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERSONAL GUARANTOR DALAM SENGKETA KEPAILITAN (Studi Kasus: Putusan Pailit Nomor: 5/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
KEDUDUKAN HUKUM DAN TANGGUNG JAWAB PERSONAL GUARANTOR DALAM SENGKETA KEPAILITAN.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
MELATI_1111170134_01.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
MELATI_1111170134_02.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (602kB)
[img] Text
MELATI_1111170134_03.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (580kB)
[img] Text
MELATI_1111170134_04.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (614kB)
[img] Text
MELATI_1111170134_05.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (472kB)
[img] Text
MELATI_1111170134_06.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (563kB)
[img] Text
MELATI_1111170134_DAFTARPUSTAKA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (563kB)
[img] Text
MELATI_1111170134_LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)

Abstract

Jaminan dalam suatu perjanjian kredit bank dapat dibedakan menjadi jaminan kebendaan dan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan adalah jaminan atas benda tertentu milik debitor. Jaminan perorangan berwujud perjanjian penanggungan (borgtocht), perjanjian garansi, dan perutangan tanggungmenanggung. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan hukum dan tanggung jawab personal guarantor dalam sengketa kepailitan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan bagaimana pembuktian sederhana PN Jakarta Pusat terkait Putusan Pailit Nomor: 5/Pdt-SusPailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan dilakukan penelitian kepustakaan guna memperoleh data-data sekunder yang dibutuhkan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan. Keseluruhan data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian disajikan dengan secara deskriptif guna memperoleh penjelasan dari masalah yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai personal guarantor (penjamin pribadi) diatur dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850 KUHPerdata. Diketahui bahwa berdasarkan Pasal 1832 KUHPerdata angka 2, kedudukan antara debitor utama dengan penjamin atau personal guarantee atau borgtocht adalah sama-sama seorang debitor. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, secara eksplisit dalam undang-undang tersebut tidak diatur bahwa penjamin dapat dipailitkan sama dengan debitor, namun berdasarkan putusan No. 5/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst apabila penjamin tidak juga menunjukkan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya, maka kreditor dapat memohon kepada pengadilan untuk memailitkan pula penjamin pribadi.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorRohani, Aceng asnawi196010251990031001
Thesis advisorAnwar, Jarkasi197003012008121002
Additional Information: 1111170134 Collateral in a bank credit agreement can be distinguished be a guarantee of material and individual guarantees. Material security is a guarantee for certain objects belonging to debitur. Individual guarantee in the form of a guarantee agreement (borgtocht), warranty agreement, and liability-bear. The issues discussed in this thesis are how the legal position and personal responsibility of the guarantor in bankruptcy disputes based on Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations and how to prove the Central Jakarta District Court regarding the Bankruptcy Decision Number: 5 / Pdt-Sus Bankruptcy / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst. The research method used is the normative legal method by carrying out library research in order to obtain the required secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials related to the problem. Overall data was collected using the library study data collection method. The research results are presented descriptively in order to obtain an explanation of the problems discussed. Based on the research results, it can be concluded that the provisions regarding personal guarantor (personal guarantor) are regulated in Article 1820 to Article 1850 of the Civil Code. It is known that based on Article 1832 of the Civil Code number 2, the position between the debtor mainand the guarantor or personal guarantee or borgtocht is both a debtor. While in Law Number 37 of 2004 concerning Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations, the law does not explicitly stipulate that the guarantor can be bankrupt is the same as the debtor, but based on decision No. 5 / Pdt.Sus Pailit / 2020 / PN.Niaga.Jkt.Pst if the guarantor does not show good faith to fulfill his obligations, then the creditor can ask the court to also bankrupt the personal guarantor.
Uncontrolled Keywords: Legal Standing, Accountability, Personal Guarantor, Bankruptcy Kedudukan Hukum, Pertanggungjawaban, Personal Guarantor, Pailit
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 20 Dec 2022 10:09
Last Modified: 20 Dec 2022 10:09
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18685

Actions (login required)

View Item View Item