Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

TINJAUAN YURIDIS SK PNS SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (Studi Kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang Cabang Pontang)

RIDAPASHA, ELVIRA (2021) TINJAUAN YURIDIS SK PNS SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN (Studi Kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Serang Cabang Pontang). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
TINJAUAN YURIDIS SK PNS SEBAGAI JAMINAN DALAM PERJANJIAN KREDIT MULTI GUNA.PDF - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (2MB)
[img] Text
ELVIRA_1111160200_01.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
ELVIRA_1111160200_02.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (620kB)
[img] Text
ELVIRA_1111160200_03.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (801kB)
[img] Text
ELVIRA_1111160200_04.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (669kB)
[img] Text
ELVIRA_1111160200_05.pdf - Published Version
Restricted to Repository staff only

Download (504kB)
[img] Text
ELVIRA_1111160200_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (549kB)
[img] Text
ELVIRA_1111160200_LAMPIRAN.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (920kB)

Abstract

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat, kegiatan penyaluran kredit secara umum membutuhkan adanya jaminan kredit. SK PNS bukan merupakan benda yang dapat dipindahtangankan (yang mempunyai nilai pengalihan), tetapi perkembangan dalam praktik perbankan yang melihat sisi ekonomis pada surat tersebut menjadikannya dapat diterima oleh beberapa bank sebagai jaminan dalam perjanjian kredit multi guna. Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan SK PNS sebagai jaminan kredit dalam perjanjian kredit perbankan dan bagaimana akibat hukum atas SK PNS yang dijaminkan dalam perjanjian kredit apabila terjadi wanprestasi. Jenis penelitian Yuridis Normatif dengan teknik yang digunakan adalah pendekatan studi kasus dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian bertempat di PT. BPR Serang cabang Pontang. Hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Kedudukan SK PNS sebagai jaminan kredit lebih menekankan unsur kepercayaan dengan mempertimbangkan faktor utama yaitu itikad baik debitur yang bersangkutan, untuk memberikan kredit dengan jaminan SK PNS dan akibat hukum atas SK PNS yang dijaminkan oleh debitur dalam perjanjian kredit yang tidak melaksanakan kewajibannya secara baik atau terjadi wanprestasi terhadap jaminan SK PNS, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara diadakan musyawarah mufakat dengan mengajak debitur memenuhi unsur itikad baik. Apabila debitur nakal dan tidak segera memenuhi kewajibannya untuk melunasi maka Bank akan menempuh jalur hukum sebagai jalan terakhir. Dimana cara ini juga dipakai untuk dapat memberikan penekanan (pressure) kepada debitor untuk melunasi kredit yang dipinjam dan pihak bank dapat mencabut gugatannya.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
TeacherAgustina, Rani Sri197908032003122002
Thesis advisorAnwar, Jarkasi197003012008121002
Additional Information: Credit provided by the bank of course contains risks, so in its implementation the bank must pay attention to the principles of sound credit, lending activities in general require a credit guarantee. Civil servant's decree is not a transferable object (which has a transfer value), but developments in banking practices that see the economic side of the letter make it acceptable to some banks as collateral in multi-use credit agreements. The problem in this thesis is how the position of sk pns as a credit guarantee in the banking credit agreement and how the legal consequences of the civil servant's decree are guaranteed in the credit agreement in case of default. The type of Normative Juridical research with the techniques used is the case study approach and the statute approach. This study uses primary and secondary data sources. The research site is located at PT. BPR Serang cabang Pontang. The results of the research obtained concluded that the position of sk pns as a credit guarantee emphasizes the element of trust by considering the main factors, namely the good faith of the debtor concerned, to provide credit with the guarantee of civil servant's decree and the legal consequences of the civil servant's decree guaranteed by the debtor in the credit agreement that does not carry out its obligations properly or a default on the civil servant's sk guarantee, then the settlement is done by means of consensus deliberation by inviting the debtor to fulfill the element of good faith. If the debtor is mischievous and does not immediately fulfill his obligation to pay off then the Bank will pursue the legal path as the last ajaln. Where this method is also used to be able to give pressure (pressure) to the debtor to pay off the loaned credit and the bank can withdraw the lawsuit.
Uncontrolled Keywords: ivil Servant Decree, Guarantee, Multi Guna Credit Agreement SK PNS, Jaminan, Perjanjian Kredit Multi Guna
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 20 Dec 2022 09:32
Last Modified: 20 Dec 2022 09:32
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18672

Actions (login required)

View Item View Item