FAHMI, SAIFUL (2022) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM MUSIK HIDUP BERDASARAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PERIZINAN PENYELENGGARAAN HIBURAN DIKOTA CILEGON. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text SAIFUL FAHMI_1111160048_01.pdf Download (971kB)
	Text SAIFUL FAHMI_1111160048_02.pdf Download (345kB)
	Text SAIFUL FAHMI_1111160048_03.pdf Download (385kB)
	Text SAIFUL FAHMI_1111160048_04.pdf Download (210kB)
	Text SAIFUL FAHMI_1111160048_05.pdf Download (96kB)
	Text SAIFUL FAHMI_1111160048_LAMP.pdf Download (71kB)
	Text SAIFUL FAHMI_1111160048_PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP USAHA HIBURAN MALAM.pdf Download (1MB)
	Text SAIFUL FAHMI_1111160048_PERNYATAAN_PERSETUJUAN_PENGESAHAN.pdf Download (671kB)
	Text SAIFUL FAHMI_1111160048_REF.pdf Download (177kB)

Abstract

ABSTRACT The large number of night entertainments in Cilegon City lately have made many people in Cilegon nervous, not in line with the ideals of the former fighters. The development of globalization currents clearly has an impact on human culture and shifts in people's life patterns. One example of how the implementation violations in running an entertainment business that is not in accordance with the regional regulations of the city of Cilegon is violating Article 16 paragraph (3) of regional regulation number 2 of 2003 regarding the timing of the implementation which has been determined in the Regional Regulation. It takes a lot of very intensive supervision in supervising the many nightly entertainment in Cilegon city which is currently thriving in the city of Cilegon, in this case the one who has this role or the one who is authorized is the Satpol PP Office of the City of Cilegon. In supervising and enforcing the law enforcement carried out to enforce Regional Regulation Number 2 of 2003. Then what is the role of law enforcement in the Cilegon City Civil Service Police Unit in overseeing the implementation of night entertainment in the city of Cilegon and what sanctions are given by the government to entertainment organizers who violate regional regulation Number 2 of 2003. This research is a qualitative descriptive research. The research data was carried out using the sociological legal approach method, with descriptive qualitative specifications. Sources of data used are primary data sources and secondary data with primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection techniques used in this study are library research and interviews with related parties, the Civil Service Police Unit of Cilegon City, and research locations in the Department. Cilegon City Civil Service Police Unit. Based on the results of research and discussion, it is concluded that the Supervision and Enforcement which is always carried out and the direct monitoring carried out by the Cilegon City Civil Service Police Unit is good according to its duties and functions, it's just that the number of entertainment organizers in Cilegon City still violates the provisions. Regional Regulations and misuse of permits that the manager requests, this is what makes there are still many entertainment venues that violate applicable rules, the Cilegon City Civil Service Police Unit always enforces the Law in a Preventive Non-Judicial manner that puts forward, always provides guidance - guidance to violators of Regional Regulations and the sanctions given are limited to warning and guidance, there are still many people who protect entertainment that violate Regional Regulations. Keywords: Role of Local Government, Law Enforcement, Music Night Entertainment Busines.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor Fasyehhudin, S.H., M.H, Dr. H. Mohamad 196212092001121001 Thesis advisor Nurikah, S.H., M.H., Nurikah, S.H., M.H. 197612112001122001
Additional Information:	ABSTRAK Banyaknya hiburan malam di Kota Cilegon akhir-akhir ini banyak membuat resah berbagai kalangan masyarakat di Kota Cilegon, tidak sejalan dengan para cita-cita para pejuang yang dulu. Berkembangnya arus globalisasi jelas memberikan dampak pada kebudayaan manusia dan pergeseran pola hidup masyarakat. Salah satu contoh bagaimana pelanggaran penyelenggaran di dalam menjalankan usaha hiburan yang tidak sesuai dengan peraturan daerah kota Cilegon yaitu melanggar pasal 16 ayat (3) peraturan daerah nomor 2 tahun 2003 mengenai waktu penyelenggaraan yang sudah ditentukan didalam Peraturan Daerah. Diperlukan banyak pengawasan yang sangat intensif didalam mengawasi banyaknya hiburan malam dikota cilegon yang saat ini tumbuh subur dikota Cilegon, dalam hal ini yang memiliki peran tersebut atau yang di beri wewenang adalah Dinas Satpol PP Kota Cilegon. Di dalam mengawasi dan melaksakan pengakkan Hukum yang dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003. Lalu bagaimanakah peran penegakan hukum Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon di dalam mengawasi penyelenggaraan hiburan malam dikota Cilegon? dan sanksi apakah yang di berikan pemerintah terhadap penyelenggara hiburan yang melanggar peraturan daerah Nomor 2 tahun 2003? Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data penelitian ini di lakukan dengan metode pendekatan hukum sosiologis, dengan spesifikasi kualitatif deskriptif. Sumber data yang di gunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara dengan Pihak terkait Dinas satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon, dan lokasi penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, di peroleh kesimpulan bahwa Pengawasan dan Penegakan yang selalu dilakukan dan monitoring langsung yang dilakukan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja kota Cilegon sudah baik sesuai dengan tugas dan fungsinnya, hanya saja banyaknya penyelenggara hiburan yang ada di kota Cilegon yang masih melanggar ketentuan Peraturan Daerah dan menyalah fungsikan izin yang pengelola mohon, hal ini yang menjadikan masih banyaknya tempat hiburan yang melanggar aturan yang berlaku, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cilegon selalu Penegakan Hukum secara Preventif Non Yustisial yang dikedepankan, selalu melakukan pembinaan–pembinaan kepada pelanggar Peraturan Daerah dan sanksi yang diberikan hanya sebatas teguran dan pembinaan, masih banyaknya oknum yang memebentengi hiburan yang melanggar Peraturan Daerah. Kata Kunci: Peran Pemerintah Daerah, Penegakkan Hukum, Usaha Hiburan Malam Musik.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr SAIFUL FAHMI
Date Deposited:	19 Dec 2022 16:22
Last Modified:	19 Dec 2022 16:22
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18613

Actions (login required)

View Item