RIZKIANI, WILDA (2021) PERLINDUNGAN HAK ANAK BUAH KAPAL PENANGKAP IKAN DI KAPAL BERBENDERA ASING MENURUT THE WORK IN FISHING CONVENTION 2007 NOMOR 188 (Studi Kasus : Anak Buah Kapal Asal Indonesia di Kapal Long Xing 629). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
WILDAN_1111170203_01.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
WILDAN_1111170203_02.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (623kB) |
|
Text
WILDAN_1111170203_03.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (681kB) |
|
Text
WILDAN_1111170203_04.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (799kB) |
|
Text
WILDAN_1111170203_05.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (485kB) |
|
Text
WILDAN_1111170203_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (554kB) |
|
Text
WILDAN_1111170203_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (682kB) |
|
Text
PERLINDUNGAN HAK ANAK BUAH KAPAL PENANGKAP IKAN DI KAPAL BERBENDERA ASING MENURUT THE WORK IN FISHING CONVENTION 2007 NOMOR 188.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Untuk menjamin perlindungan bagi Anak Buah Kapal penangkap ikan yang bekerja di kapal berbendera asing, sudah sepatutnya setiap negara khususnya Indonesia yang menjadi salah satu penyumbang terbesar tenaga kerja dalam bidang perikanan untuk meratifikasi The Work In Fishing Convention 2007 Nomor 188. Hal ini didasari oleh banyaknya peningkatan di setiap tahunnya pada kasus perbudakan yang menimpa anak buah kapal asal Indonesia. Belum lama ini terjadi perbudakan kembali yang menjadi sorotan oleh rakyat Indonesia, yaitu kasus perbudakan di kapal Long Xing 629. Melihat fenomena tersebut, dalam penulisan ini penulis membuat 2 identifkasi masalah, pertama adalah bagaimana perlindungan hak bagi anak buah kapal yang bekerja di kapal berbendera asing menurut The Work In Fishing Convention 2007 Nomor 188. Kedua, bagaimana bentuk penyelesaian yang dilakukan pemerintah Indonesia atas pelanggaran hak anak buah kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal Long Xing 629. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan teknik penelitian studi kepustakaan dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan objek yang diteliti dengan bahan hukum sekunder. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa pertama, dengan meratifikasi The Work In Fishing Convention maka pihak boat master Cina yang melanggar pasal 8, Pasal 14, Pasal 27, dan Pasal 38 dapat dibawa ke jalur hukum. Kedua, Indonesia telah memberikan nota diplomatic kepada pihak Cina untuk melakukan Kerjasama dalam investigasi dan pemerintah Indonesia perlu memberikan kompensansi kepada anak buah kapal asal Indonesia yang hak untuk menerima gajinya sempat direnggut oleh boat master. Untuk itu, saya menyarankan agar pemerintah segera meratifikasi The Work In Fishing Convention dan melakukan pembenahan integrated database Pekerja Migran Indonesia, khususnya ABK yang bekerja di kapal ikan asing oleh BP2MI sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penempatan pekerja migran.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | To ensure protection for crew members of fishing vessels working on foreignflagged vessels, it is appropriate for every country, especially Indonesia, which is one of the largest contributors to labor in the fisheries sector, to ratify The Work In Fishing Convention 2007 Number 188. This is based on the many improvements. every year in the case of slavery that afflicts Indonesian crew members. Not long ago, slavery was again in the spotlight by the people of Indonesia, namely the case of slavery on the Long Xing 629 ship. Seeing this phenomenon, in this paper the author makes 2 identifications of problems, the first is how to protect the rights of crew members who work on foreign-flagged ships. according to The Work In Fishing Convention 2007 Number 188. Second, what is the form of settlement carried out by the Indonesian government for violations of the rights of Indonesian crew members who work on the Long Xing 629 ship. The writing of this thesis uses a normative juridical research method using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The author uses library research research techniques and descriptive analytical research specifications, namely by describing or describing the object under study with secondary legal materials. The results show that first, by ratifying The Work In Fishing Convention, the Chinese boat master who violates Article 8, Article 14, Article 27, and Article 38 can be brought to justice. Second, Indonesia has given a diplomatic note to the Chinese side to cooperate in investigations and the Indonesian government needs to provide compensation to Indonesian crew members whose rights to receive their salaries were snatched away by the boat master. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Human Rights, Slavery, Fishing Convention. Hak Asasi Manusia, Perbudakan, Fishing Convention. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Dec 2022 11:10 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Dec 2022 11:10 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18578 |
Actions (login required)
 |
View Item |