Widyoratri, Mega Diah Restu (2021) TINJUAN YURIDIS ATAS LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH PEMERINTAH INDONESIA DIHUBUNGKAN DENGAN SPS AGREEMENT (AGREEMENT ON THE APPLICATION OF SANITARY AND PYTHOSANITARY MEASURES). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
MEGA DIAH_1111170247_01.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
MEGA DIAH_1111170247_02.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (897kB) |
|
Text
MEGA DIAH_1111170247_03.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (934kB) |
|
Text
MEGA DIAH_1111170247_04.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (924kB) |
|
Text
MEGA DIAH_1111170247_05.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (618kB) |
|
Text
MEGA DIAH_1111170247_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (866kB) |
|
Text
MEGA DIAH_1111170247_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (3MB) |
|
Text
TINJUAN YURIDIS ATAS LARANGAN SEMENTARA IMPOR BINATANG HIDUP DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DIMASA PANDEMI COVID-19.PDF - Published Version Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
Pemberlakukan Permendag No. 10 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup Dari Republik Rakyat Tiongkok merupakan wujud penerapan tidakan sanitari dan fitosanitari yang diatur dalam kesepakatan internasional yang disebut dengan SPS Agreement. Namun dalam penerapannya, kebijakan ini haruslah sesuai dengan ketentuan yang ada agar tidak digugat oleh pihak yang terlibat dalam kebijakan ini, dalam hal ini yaitu Republik Rakyat Tiongkok. Adapun penelitian ini memiliki 2 identifikasi masalah yaitu yang pertama ialah pakah kebijakan larangan impor sementara binatang hidup dari RRT selama pandemi covid-19 oleh pemerintah Indonesia telah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh SPS Agreement? Kemudian yang kedua yaitu, bagaimana akibat dari implementasi larangan sementara impor binatang hidup oleh pemerintah Indonesia dari Republik Rakyat Tiongkok? Penelitian ini menggunakan teori yaitu theory of justice liberal dan teori incidental protectionism. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. Lokasi penelitian yaitu perpustaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Hasil penelitian yaitu dalam SPS Agreement mengatur hak dan kewajiban negara anggota. Salah satu kewajiban itu tidak dipenuhi oleh Indonesia yaitu bukti ilmiah untuk mendukung kebijakan larangan impor. Hasil penelitian juga menunjukan akibat dari pemberlakuakan Permendag Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Larangan Sementara Impor Binatang Hidup Dari Republik Rakyat Tiongkok, Duta Besar China untuk Indonesia, Xiao Qian menyatakan protesnya, bahwa tindakan penghentian impor itu akan merugikan hubungan dagang antar kedua negara. Kesimpulan dari skripsi ini ialah Indonesia masih belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh SPS Agrement mengakibatkan adanya protes dari China. Adapun saran dari penulis ialah Indonesia dapat melakukan pembatasan impor saja dibanding melakukan larangan impor, memastikan kebijakan telah sesuai dengan peraturan yang ada, dan mendorong China untuk dapat menyertakan bukti ilmiah bahwa hewan hidup dari China memiliki sertifikat sehat dan bebas virus covid-19.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Enactment of Minister of Trade Regulation No. 10 of 2020 concerning the Temporary Prohibition of Importing Live Animals from the People's Republic of China is a manifestation of the implementation of sanitary and phytosanitary measures regulated in an international agreement called the SPS Agreement. However, in its implementation, this policy must be in accordance with existing provisions so as not to be sued by the parties involved in this policy, in this case is China. This research has 2 identification problems, the first is whether the policy of temporarily banning live animals from China during the COVID-19 pandemic by the Indonesian government is in accordance with the provisions stipulated by the SPS Agreement? Then the second, what are the consequences of the implementation of a temporary ban on the import of live animals by the Indonesian government from the People's Republic of China? This study uses the theory of theory of liberal justice and the theory of incidental protectionism. This study uses a normative juridical method, with the type of descriptive research. This study uses secondary data sources with primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection techniques were by literature study and interviews. The research location is the library of the Faculty of Law, Sultan Ageng Tirtayasa University, the library of the Sultan Ageng Tirtayasa University and the Ministry of Trade of the Republic of Indonesia. The result of the research is that the SPS Agreement regulates the rights and obligations of member. One of these obligations was not fulfilled by Indonesia, namely scientific evidence to support the import ban policy and it’s also show the consequences of the implementation of Minister of Trade Regulation No. 10 of 2020 concerning the Temporary Prohibition of Importing Live Animals from China, the Chinese Ambassador to Indonesia, Xiao Qian, expressed his protest that the act of would harm trade relations between the two countries. The conclusion of this thesis is that Indonesia still does not meet the requirements set by the SPS Agreement resulting in protests from China. The suggestions are that Indonesia can carry out import restrictions, ensure policies are in accordance with existing regulations, and encourage China to be able to include scientific evidence. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Live animal imports, Covid-19 virus, SPS Agreement. Impor binatang hidup, Virus covid-19, SPS Agreement. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 19 Dec 2022 09:51 | |||||||||
| Last Modified: | 19 Dec 2022 09:51 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18561 |
Actions (login required)
 |
View Item |