ROMLI, MOKH IRZAL (2021) IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT PADA HUTAN ADAT JAGARAKSA DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIIRTAYASA.

	Text MOKH IRZAL ROMLI_7775170009_TESIS.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB)
	Text MOKH IRZAL ROMLI_7775170009_02.pdf Restricted to Registered users only Download (554kB)
	Text MOKH IRZAL ROMLI_7775170009_03.pdf Restricted to Registered users only Download (164kB)
	Text MOKH IRZAL ROMLI_7775170009_04.pdf Restricted to Registered users only Download (305kB)
	Text MOKH IRZAL ROMLI_7775170009_05.pdf Restricted to Registered users only Download (26kB)
	Text MOKH IRZAL ROMLI_7775170009_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (78kB)
	Text MOKH IRZAL ROMLI_7775170009_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)
	Text MOKH IRZAL ROMLI_7775170009_01.pdf Restricted to Registered users only Download (810kB)

Abstract

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI MASYARAKAT PADA HUTAN ADAT JAGARAKSA DI DESA JAGARAKSA KECAMATAN MUNCANG KABUPATEN LEBAK oleh Mokh. Irzal Romli NIM 7775170009 Prodi Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tistayasa Abstrak Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Dimana Peraturan Menteri (Permen) ini bertujuan untuk; a) meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional; b) memperkuat sistem Usaha Tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan; dan c) memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran. Konsep implementasi dari Van Metter dan Van Horn 1) Tujuan dan Kebijakan 2) Sumberdaya 3) Agen Pelaksana 4) Disposisi 5) Komunikasi dan 6) Lingkuan Sosial Ekonomi Budaya, menjadikan Hutan Adat Jagaraksa yang dikelola masyarakat adat telah menjalankan ritme kehidupan sejak lama. Pemerintah melalui kebijakan Pengembangan untuk pembentukan Lembaga untuk mendorong potensi ekonomi masyarakat setempat dengan aspek kekeluargaan, demokratis dan professional. Sejak terbentuknya Lembaga pada tahun 2018, pengembangan ini belum sempurna, dengan kata lain Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 Tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani tidak terpenuhi dengan baik. Kata kunci : kelembagaan, implementasi, kebijakan publik, kemitraan, pemberdayaan.

Actions (login required)

View Item