KELLYA FASHA, DEVADA (2019) PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DALAM INDUSTRI FASHION (MODE) DI INDONESIA (Studi Putusan MA No. 30 Pk/Pdt.Sus-Hki/2017). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PERLINDUNGAN HUKUM PADA PEMEGANG HAK DESAIN INDUSTRI DALAM INDUSTRI FASHION (MODE) DI INDONESIA (Studi Putusan MA No. 30 PkPdt.Sus-Hki2017).pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Protection of industrial design rights is obtained through registration, Considering that the industrial design registration system adopted by Indonesia is a constitutive system, the legal and recognized owner of the design is the first party to register the design with the Directorate General of Intellectual Property Rights. PT. Batik Keris and Wenny Sulistiowaty are both companies in the field of industrial design. In addition, each of them claimed to have registered the industrial design with the Directorate General of Rights and Wealth. In accordance with Law No. 31 of 2000 concerning Industrial Design. The problems discussed in this thesis are: (1) How is the legal protection for holders of fashion industry design in Indonesia related to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design? (2) How are the judges' considerations in the decision of the Supreme Court Number 30 PK / PDT. Sus-HKI / 2017 related to Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs? The purpose of this study is to find out the legal protection for the right holders of fashion industry designs in Indonesia in connection with Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Designs and to find out the judge's consideration in the decision of the Supreme Court Number 30 PK / Pdt. Sus-HKI / 2017 connected with Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design. The method used in this study is a qualitative method in the form of descriptive analysis. Research Results Show that the analysis of the decision of the Supreme Court No. 30 PK / Pdt.SUS-HKI / 2017. What has been decided by the judge by refusing a review by the plaintiff is true. Keywords: Legal Protection, Industrial Design, Fashion and Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perlindungan terhadap hak desain industri diperoleh melalui mekanisme pendaftaran. Mengingat sistem pendaftaran desain industri yang dianut oleh Indonesia adalah sistem konstitutif, pemilik desain yang sah dan diakui adalah pihak yang pertama kali mendaftarkan desain tersebut pada Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. PT. Batik Keris dengan Wenny Sulistiowaty merupakan perusahaan sama-sama dibidang desain industri. Selain itu masing- masing sama-sama mengklaim sudah mendaftarkan desain industri kepada Direktorat Jenderal Hak Dan Kekayaan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri fashion di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ? (2) Bagaimana Pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 30 PK/PDT.Sus-HKI/2017 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri ? Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak desain industri fashion di Indonesia dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Dan Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan Mahkmah Agung Nomor 30 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang berbentuk deskripsitif analisis. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa analisis putusan Mahkamah Agung No. 30 PK/Pdt.SUS-HKI/2017. Apa yang sudah diputuskan oleh hakim dengan menolak peninjauan kembali oleh penggugat adalah benar. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Desain Industri, Fashion dan Undang- Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2021 05:49 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Sep 2021 05:49 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1844 |
Actions (login required)
 |
View Item |