Ramdayani, Ayu Desi (2022) KEBIJAKAN TAX AMNESTY DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_Lembar Persetujuan.pdf Restricted to Registered users only Download (94kB)
	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_PERNYATAAN PERSETYUJUAN_PENGESAHAN.pdf Restricted to Registered users only Download (68kB)
	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_KEBIJAKAN TAX AMNESTY DI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BANTEN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN NEGARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_01.pdf Restricted to Registered users only Download (880kB)
	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_02.pdf Restricted to Registered users only Download (209kB)
	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_03.pdf Restricted to Registered users only Download (178kB)
	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_04.pdf Restricted to Registered users only Download (176kB)
	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_05.pdf Restricted to Registered users only Download (61kB)
	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (160kB)
	Text Ayu Desi Ramdayani_1111180075_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (364kB)

Abstract

As a form of tax reform, one of the government's agendas is to implement a tax amnesty or tax amnesty which is expected to expand the database of individual and entity taxpayers and is expected to increase in the country's income tax sector, especially in the future. One of the regions that implements the tax amnesty policy program in increasing state tax revenues is the Banten Regional Office of the Directorate General of Taxes. The identification of the problems used are: First, What is the mechanism for implementing the tax amnesty at the Banten Directorate General of Taxes as an effort to increase state revenue based on Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty? Second, what are the inhibiting factors for the tax amnesty policy at the Banten Directorate General of Taxes as an effort to increase state revenue based on Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty? In this study the authors use the theory of public policy and tax theory. The research method used in this study is the empirical juridical method. The research specifications are descriptive qualitative and the data collection techniques used are through interviews, observations, and supported by literature studies. The results of this study are: First, the Tax Amnesty Policy at the Banten Directorate General of Taxes received a ransom of 2.8 trillion with a total of 2,445,280 taxpayers from all registered tax offices in Banten Province. The mechanism for disclosing assets can be done either at the Regional Office or the KPP where it is registered by bringing a Statement Letter and other required files. Second, the inhibiting factors for the Tax Amnesty policy are the lack of public knowledge and the low interest of taxpayers to participate. The conclusion is that the mechanism for implementing the tax amnesty is contained in PMK Number 118/PMK.03/2016 concerning the Implementation of Law Number 11 of 2016 concerning Tax Amnesty. The inhibiting factors are limited human resources for tax collection, IT is not optimal, taxpayer interest is low, taxpayers are not transparent in reporting their assets, and there are still many taxpayers who do not have a NPWP. The suggestion is that the DGT of Banten should actively socialize about Tax Amnesty regarding the usefulness of reporting their assets and the importance of taxes for development and for taxpayers to be more obedient in paying taxes.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor JAZULI, E. RAHMAT 196104262000121001 Thesis advisor LANANG, AHMAD 198610052015041002
Additional Information:	Sebagai bentuk reformasi pajak, salah satu agenda pemerintah adalah untuk menerapkan pengampunan pajak atau pajak amnesti yang diharapkan bisa memperluas basis data wajib pajak baik individu maupun entitas dan diperkirakan akan meningkat di negara sektor pajak penghasilan, terutama untuk masa depan. Salah satu daerah yang memberlakukan program kebijakan pengampunan pajak dalam meningkatkan pendapatan pajak negara adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten. Identifikasi masalah yang digunakan yaitu: Pertama, Bagaimana mekanisme pelaksanaan tax amnesty di Direktorat Jenderal Pajak Banten sebagai upaya peningkatan pendapatan negara berdasarkan Undang￾Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak? Kedua, Apakah faktor penghambat kebijakan tax amnesty di Direktorat Jenderal Pajak Banten sebagai upaya peningkatan pendapatan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak? Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori kebijakan publik dan teori pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis empiris. Spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, observasi, dan didukung dengan studi kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini adalah: Pertama, Kebijakan Tax Amnesty di Direktorat Jenderal Pajak Banten memperoleh uang tebusan mencapai 2,8 triliun dengan jumlah wajib pajak 2.445.280 dari seluruh KPP yang terdaftar di Provinsi Banten. Mekanisme pengungkapan harta bisa dilakukan baik itu di Kanwil maupun KPP tempat terdaftar dengan membawa Surat Pernyataan dan berkas-berkas lain yang dibutuhkan. Kedua, faktor penghambat kebijakan Tax Amnesty yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat dan rendahnya minat wajib pajak untuk berpartisipasi. Kesimpulannya adalah mekanisme pelaksanaan tax amnesty termuat pada PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Adapun faktor penghambat yaitu terbatas SDM pemungutan pajak, IT kurang maksimal, minat wajib pajak yang rendah, Wajib Pajak tidak transparan dalam melaporkan hartanya, dan Masih banyak Wajib Pajak yang belum mempunyai NPWP. Sarannya adalah sebaiknya DJP Banten aktif mensosialisasikan tentang Tax Amnesty mengenai kegunaan melaporkan hartanya dan arti pentingnya pajak untuk pembangunan dan bagi WP diharapkan lebih taat dalam membayar pajak.
Subjects:	K Law > KD England and Wales K Law > KZ Law of Nations
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Mrs Ayu Desi Ramdayani
Date Deposited:	28 Dec 2022 11:55
Last Modified:	28 Dec 2022 11:55
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18402

Actions (login required)

View Item