YUDHO BHAWONO, CATUR (2019) ERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI TERHADAP PT. GUNAKARYA NUSANTARA DI BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG- CIDURIAN DALAM PENINGKATAN SALURAN INDUK PAMARAYAN BARAT KECAMATAN CIUJUNG KABUPATEN SERANG (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 41/PDT/2016/PT.BTN). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PEMUTUSAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI TERHADAP PT. GUNAKARYA NUSANTARA DI BALAI BESAR WILAYAH SUNGAI CIDANAU-CIUJUNG CIDURIAN.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB)

Abstract

Pemutusan kontrak adalah suatu tindakan yang terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang terpaksa dilakukan jika penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya dan kelalaian penyedia jasa tersebut telah berada diluar batas yang dapat diterima oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen. Kasus/perkara yang terjadi di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian berawal dari telah dikeluarkannya Surat Keputusan nomor: 68/KPTS/BBWSC-3/2012 tentang Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pekerjaan Peningkatan Saluran Induk Pamarayan Barat D.I Ciujung Kabupaten Serang tahun Aggaran 2013 terhadap PT. Gunakarya Nusantara yang terjadi karena pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa, dalam pelaksanaannya dilapangan tidak memenuhi target sesuai rencana pekerjaan. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian terhadap PT. Gunakarya Nusantara dalam perjanjian kontrak konstruksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan akibat hukum Putusan Pengadilan Tinggi Banten No. 41/PDT/2016/PT.BTN tentang Pemutusan Kontrak yang dilakukan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian terhadap PT. Gunakarya Nusantara dalam perjanjian kontrak konstruksi. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh, Tidak terciptanya Perlindungan hukum terhadap kontrak (perjanjian) terhadap PT. Gunakarya Nusantara dengan pihak Balai Besar sungai Ciujung dikarenakan Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 6/Pdt.G/2015/PN.Srg yang menolak permohonan dari PT. Gunakarya. Terkait dengan akibat hukum pemutusan kontrak yang dilakukan oleh PPK dan tidak dikabulkannya gugatan PT. Gunakarya Nusantara yang mengalami Kerugian Materiil. Kata Kunci : Kontrak Kerja Konstruksi, Perjanjian, Putusan Pengadilan

Actions (login required)

View Item