KURNIA WIRANI, ARTI (2019) PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL BERUPA FOTO YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JUNCTOUNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi kasus pada akun Instagram @lippielust). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text PERLINDUNGAN HAK CIPTA KONTEN DIGITAL BERUPA FOTO YANG DIUNGGAH MELALUI MEDIA SOSIAL (INSTAGRAM) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA JUNCTO.PDF Restricted to Registered users only Download (11MB)

Abstract

Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) mengatur tentang perlindungan karya fotografi sebagai ciptaan yang dilindungi, sementara perlidungan karya cipta yang diunggah ke media sosial diatur pada Pasal 25 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pencipta memiliki hak eksklusif berupa hak moral dan ekonomi, pada kenyataannya masih ada pihak yang melanggar hak moral dan hak ekonomi orang lain, seperti pelanggaran yang dilakukan oleh online shop @ayuz_beautyholic, @getshera_ dan/atau @mutiaracosmetics_id pada konten foto di akun instagram Lippielust. Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan pemilik hak cipta konten digital berupa foto yang diunggah melalui media sosial (instagram) dan Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian hukum dalam menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta konten digital berupa foto yang diunggah melalui media sosial (instagram). Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan Undang-undang. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan ditunjang oleh data primer. Analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1. Perlindungan hak cipta berupa konten foto di media sosial belum terlindungi sesuai undang-undang. Tindakan modifikasi dan mengunggahnya di media sosial dengan tujuan mencari keuntungan merupakan suatu pelanggaran Pasal 5 UUHC tentang hak moral dan Pasal 8 tentang hak ekonomi. 2. Penyelesaian hukum dalam undang-undang hak cipta dikenal dengan istilah penyelesaian sengketa. Penyelesaian hukum yang dapat dilakukan pencipta dengan mengajukan gugatan ganti rugi atas kerugian yang dialami sesuai Pasal 96 (1) UUHC dan/atau melakukan pengaduan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual agar dapat ditindaklanjuti seperti dalam Pasal 120 UUHC. Kata Kunci : Hak Cipta, Konten Digital, Media Sosial, Instagram, Pelanggaran Hak Cipta

Actions (login required)

View Item