FIRMANSYAH, ADITYA YUDI (2021) ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA PROYEK PEMBANGUNAN PELAYANAN PUBLIK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ADITYA_1111170050_01.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (874kB) |
|
Text
ADITYA_1111170050_02.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (660kB) |
|
Text
ADITYA_1111170050_03.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (553kB) |
|
Text
ADITYA_1111170050_04.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (617kB) |
|
Text
ADITYA_1111170050_05.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (485kB) |
|
Text
ADITYA_1111170050_DAFTAR PUSTAKA.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (522kB) |
|
Text
ADITYA_11111_LAMPIRAN.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
ALAT BUKTI TIDAK LANGSUNG DALAM PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH PADA PROYEK PEMBANGUNAN PELAYANAN PUBLIK.pdf - Published Version Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Persekongkolan tender dapat sangat merugikan, kegiatan ini dapat menyebabkan terjadi penggelembungan dana (mark-up) yang memberikan keuntungan berlebihan kepada pemenang tender dan mengakibatkan inefisiensi yang merugikan negara dan masyarakat luas. Dalam proses penegakan hukum persaingan usaha kerap dalam pembuktiannya mempergunakan bukti tidak langsung untuk membuktikan perkara persekongkolan tender, namun secara ekspilsit bukti tidak langsung tidak disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan penggunaannya dalam tingkat Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung masih mengalami inkonsistensi. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang Bagaimana kedudukan penggunaan alat bukti tidak langsung dalam perkara persekongkolan tender dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999?, Bagaimana ketentuan hukum acara perdata yang berlaku terkait penerapan hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti tidak langsung dalam persekongkolan tender?. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan spesifikasi deskriptif analitis yang membahas tentang alat bukti tidak langsung dalam persekongkolan tender yang bersumber pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library reseacrh) serta dengan analisis data kualitatif. Adapun Hasil penelitian ini, bahwa kedudukan bukti tidak langsung dalam perkara persekongkolan tender adalah sebagai petunjuk atas adanya suatu perjanjian tidak tertulis, kedudukannya sebagai bukti pendukung atau penguat (plusfactors) dari bukti yang diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Majelis hakim dalam menilai kekuatan pembuktian alat bukti tidak langsung bersifat bebas menilai dan menggunakannya guna kepentingan pembuktian, dalam hal ini hakim menarik kesimpulan yang ditarik atas fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan sebagai pangkal titik tolak menyusun persangkaan hakim (1922 KUHPerdata). Dengan diterimanya alat bukti tidak langsung hal ini merupakan langkah dinamis bersifat terobosan terhadap kekakuan dan ketertinggalan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 terkait dengan pembuktian. Kata Kunci: Persaingan Usaha, Persekongkolan tender, Alat bukti tidak langsung.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Tender conspiracy can be very detrimental, this activity can cause mark-ups that give excessive profits to the tender winner and result in inefficiencies that are detrimental to the state and the wider community. In the process of law enforcement competition business often in its evidence use indirect evidence to prove the case of tender conspiracy, but indirectly the evidence is not mentioned in Law Number 5 of 1999 and its use in the district court and supreme court level is still experiencing inconsistencies. Therefore this research will discuss about How the position of the use of indirect evidence in the case of tender conspiracy is related to Law Number 5 of 1999?, How is the provisions of the civil procedure law in force related to the application of judges in assessing the evidentiary power of indirect evidence in the conspiracy of tenders?. The theory used in this research is theory of legal certainty and The research method used is normative juridical, namely research conducted by examining library materials or secondary data, with descriptive analytical specifications that discuss about indirect evidence tools in the conspiracy of tenders sourced on secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with data collection techniques through library reseacrh and with qualitative data analysis. As for the result of this study, that the position of indirect evidence in the case of tender conspiracy is as a guide to the existence of an unwritten agreement, its position as supporting evidence or reinforcement (plusfactors) of the evidence stipulated in article 42 of Law Number 5 of 1999. The panel of judges in assessing the evidentiary power of indirect evidence is free to assess and use it for the purposes of proof, in which case the judge draws conclusions drawn on the facts proven in the trial as the basis of the starting point of drafting the judge's guess (1922 CIVIL CODE). With the receipt of indirect evidence this is a dynamic step in the nature of breakthrough to rigidity and the lag of Law Number 5 of 1999 related to proof. Keywords: Business Competition, Tender Conspiracy, Indirect Evidence. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Business Competition, Tender Conspiracy, Indirect Evidence. Persaingan Usaha, Persekongkolan tender, Alat bukti tidak langsung. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 07 Dec 2022 08:48 | |||||||||
| Last Modified: | 07 Dec 2022 08:48 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18082 |
Actions (login required)
 |
View Item |