Amini, M. Zaki (2022) ANALISIS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DALAM SISTEM BLOCKHCHAIN PADA TRANSAKSI BURSA BERJANGKA ASET KRIPTO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
M. Zaki Amini_1111170036_01.pdf Restricted to Registered users only Download (765kB) |
|
Text
M. Zaki Amini_1111170036_02.pdf Restricted to Registered users only Download (237kB) |
|
Text
M. Zaki Amini_1111170036_03.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
|
Text
M. Zaki Amini_1111170036_04.pdf Restricted to Registered users only Download (316kB) |
|
Text
M. Zaki Amini_1111170036_05.pdf Restricted to Registered users only Download (57kB) |
|
Text
M. Zaki Amini_1111170036_REF.pdf Restricted to Registered users only Download (172kB) |
|
Text
M. Zaki Amini_1111170036_LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (383kB) |
|
Text
M. Zaki Amini_1111170036_ANALISIS PERLINDUNGAN DATA KONSUMEN DALAM SISTEM BLOCKHCHAIN PADA TRANSAKSI BURSA BERJANGKA ASET KRIPTO BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 (4).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Crypto assets are currently growing with a blockchain technology system that allows storing customer data perfectly. However, with the legal vacuum regarding the protection of personal data in Indonesia, making crypto asset consumer data storage insecure. With the identification of the first problem, how are the provisions regarding the regulation of consumer data protection in the blockchain system on crypto asset futures exchange transactions based on the ITE Law? and how are legal settlement efforts in protecting consumer data in the blockchain system on crypto asset futures exchange transactions based on the ITE Law?. The theory used is the theory of legal protection and the theory of legal certainty. Researchers used normative juridical methods with descriptive analytical research specifications. The data used are primary and secondary data with interviews with Bappebti as primary data and literature study as secondary data and analyzed qualitatively. The form of regulation of personal data protection in crypto asset transactions is contained in the ITE Law article 26 paragraphs (1) and (2), which then consists of preventive protection, repressive protection, and also protection mechanisms. Efforts to settle can be done through litigation and non-litigation with reference to Regulation Of The Minister Of Communication and Informatics Number 20 of 2016 concerning Protection of Personal Data with Electronic Systems and Bappebti has a role to oversee the settlement process. It was concluded that the regulation of personal data protection is only implied in the ITE Law and the settlement efforts can be carried out through litigation and non-litigation through Bappebti, and also Bappebti as the supervisory body has the right to take care ofthe leaked consumer data. Suggestions from researchers that the Personal Data Protection Act can be implemented in Indonesia.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Aset kripto pada saat ini semakin berkembang dengan sistem teknologi blockchain yang memungkinkan menyimpan data nasabah dengan sempurna. Akan tetapi dengan adanya kekosongan hukum mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia, membuat penyimpanan data konsumen aset kripto menjadi tidak aman. Dengan identifikasi masalah pertama adalah bagaimana ketentuan pengaturan mengenai perlindungan data konsumen dalam sistem blockchain pada transaksi bursa berjangka aset kripto berdasarkan UU ITE? dan bagaimana upaya penyelesaian hukum dalam melindungi data konsumen dalam sistem blockchain pada transaksi bursa berjangka aset kripto berdasarkan UU ITE?. Teori yang peneliti gunakan yaitu teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder dengan wawancara terhadap Bappebti sebagai data primer dan studi pustaka sebagai data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Bentuk pengaturan perlindungan data pribadi pada transaksi aset kripto terdapat pada UU ITE pasal 26 ayat (1) dan (2), yang kemudian terdiri dari perlindungan preventif, perlindungan represif, dan mekanisme perlindungannya. Upaya penyelesaian dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non-litigasi dengan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dengan Sistem Elektronik dan Bappebti berperan untuk mengawasi proses penyelesaian. Peneliti kemudian menyimpulkan bahwa pengaturan perlindungan data pribadi hanya tersirat tercantum dalam UU ITE dan penjabaran yang tercantum tidak begitu lengkap dan upaya penyelesaian nya dapat dilakukan dengan jalur litigasi dan non-litigasi melalui Bappebti, dan juga Bappebti selaku badan pengawas berhak mengurus data konsumen yang telah bocor tersebut. Saran dari peneliti semoga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dapat di berlakukan di Indonesia. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) T Technology > T Technology (General) |
|||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | M Zaki Amini | |||||||||
| Date Deposited: | 28 Dec 2022 11:46 | |||||||||
| Last Modified: | 28 Dec 2022 11:46 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/18073 |
Actions (login required)
 |
View Item |