Artha Santi, Rovita (2019) PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DALAM HUKUM PIDANA POSITIF DI INDONESIA (Studi Kasus Teror Bom Pada Tiga Gereja Di Surabaya). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TERORISME MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
ame: Rovita Artha Santi, NIM: 1111150175, Title: Fulfillment of the Rights of Victims of Terrorism According to Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Amendments to Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism in Indonesia’s Positive Criminal Law (Case Study of Bomb Terror in Three Churches in Surabaya). Acts of Terrorism can happen anytime, anywhere, and happen to anyone indiscriminately. The losses caused by acts of terrorism are very large, these actions are carried out by spreading widespread terror to the public, with threats or ways of violence, whether organized or not. This terrorism can result in prolonged physical and / or psychological suffering, so terrorism is categorized as an extraordinary crime, one of which is the bombing of three churches in Surabaya. This terrorist act in the Surabaya church caused many victims and victims to be protected and fulfilled their rights. With the revised terrorism law, attention to the protection of victims is increasing, but the implementation of the law on victims of terrorism is currently unknown. Through this background the research to be studied is how to fulfill the rights of victims of terrorism and the mechanism for fulfilling the rights of victims of terrorism according to Law Number 5 of 2018 concerning Amendments to Law Number 15 of 2003 concerning Amendments to Stipulations of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2002 concerning Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This research is conducted using a normative juridical research method with a legal approach and a case approach and uses secondary data sources and interviews, then the data is analyzed in descriptive analytical manner. This research reached the conclusion that the fulfillment of the right of victims of terrorism was increasingly advanced after the revision of the law, which consisted of medical assistance, psychosocial and psychological rehabilitation, compensation for families in the case of death victims, compensation and restitution which was quite complete compared to the law, the previous law, besides that the law also applied retroactively to victims of terrorism before the law was passed. Then, the mechanism for fulfilling the rights of victims of terrorism in this law has a change that the victim can submit a request for rights without going through a court decision, namely by the existence of a victim's statement from the National Counter Terrorism Agency. Keywords: Victims, Terrorism, Rights Fulfillment.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Nama : Rovita Artha Santi, NIM : 1111150175, Judul : Pemenuhan Hak-Hak Korban Terorisme Menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia. (Studi Kasus Teror Bom Pada Tiga Gereja di Surabaya) Aksi terorisme dapat terjadi kapanpun, dimanapun, dan menimpa siapapun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar, tindakan tersebut dilakukan dengan cara menebarkan teror secara meluas kepada masyarakat, dengan ancaman atau cara kekerasan, baik yang diorganisir maupun tidak. Terorisme ini dapat menimbulkan akibat berupa penderitaan fisik dan/atau psikologis dalam waktu berkepanjangan, sehingga terorisme dikategorikan sebagai tindak kejahatan yang luar biasa, salah satunya peristiwa teror bom pada tiga gereja di Surabaya. Aksi teror di gereja Surabaya ini menimbulkan banyak korban dan korban tersebut harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya. Dengan adanya undang-undang terorisme yang telah direvisi, perhatian terhadap perlindungan korban semakin meningkat, akan tetapi implementasi undang- undang tersebut terhadap korban terorisme saat ini belum diketahui. Melalui latar belakang tersebut penelitian yang ingin dikaji adalah bagaimana pemenuhan hak- hak korban terorisme dan mekanisme pemenuhan hak-hak korban terorisme menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dan menggunakan sumber data sekunder dan wawancara, kemudian data tersebut dianalisis secara deksriptif analitis. Penelitian ini mencapai pada kesimpulan bahwa pemenuhan hak korban terorisme sudah semakin maju setelah revisi undang-undang, yang terdiri dari bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia, kompensasi dan restitusi yang sudah cukup lengkap dibandingkan dengan undang-undang yang terdahulu, selain itu undang-undang tersebut juga berlaku surut bagi korban terorisme sebelum undang-undang disahkan. Kemudian mekanisme pemenuhan hak korban terorisme dalam undang-undang ini memiliki perubahan bahwa korban dapat mengajukan permohonan hak tanpa melalui putusan pengadilan yaitu dengan adanya surat keterangan korban dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kata kunci : Korban, Terorisme, Pemenuhan Hak. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2021 01:49 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Sep 2021 01:49 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1766 |
Actions (login required)
 |
View Item |