AVIANTI, DESWITA (2019) PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NOMOR 03/KPPU-L/2016 TENTANG PERSEKONGKOLAN TENDER PENGADAAN JASA RIG PENGEBORAN LEPAS PANTAI MADURA BD STRUCTURE (JACK UP DRILLING RIG SERVICE FOR BD) OLEH PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN PADA PUTUSAN NOMOR 907/PDT.G-KPPU/2016/PN JKT.SEL. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PEMBATALAN PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Tender conspiracy is a prohibited practice in the business existence. The National Regulation No. 5 1999. There is a violation 22nd Article of the National Regulation No. 5 1999 which are found in the Case Verdict No. 03/KPPU-L/2016 which is then nullified by South Jakarta District Court through the Verdict No. 907/Pdt.G-KPPU/2016/PN Jkt.Sel. This study aims to examine the legal consequences of cancellation of KPPU's verdict No. 03/KPPU-L/2016 concerning tender conspiracy related to legal certainty and the legal basis of judges in the case of cancellation of decision No. 03/KPPU-L/2016 concerning tender conspiracy linked to The National Regulation No. 5 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The research method refers to the normative juridical approach, namely regulations, concepts, and cases one. Data used in this research is the data obtained from secondary data which is supported by primary legal data. The research is typically descriptively analysis, which intends to describe the facts related to researched phenomenon of problem. The results of the research are, known that legal consequence of the South Jakarta District Court Verdict No. 907/Pdt.G-KPPU/2016/PN Jkt.Sel is nullifying the Business Competition Supervisory Commission Verdict No. 03/KPPU-L/2016, so the Sanction sentenced to the businessman is not anymore valid and also the procurement tender process of Jack Up Drilling Rig Service for BD is stated as a valid and does not contradict to positive law. Legal consideration basic of Jakarta Court Panel of Judges over the Verdict No. 907/Pdt.G-KPPU/2016/PN Jkt.Sel which nullifies the Verdict No. 03/KPPU-L/2016 is that Husky – CNOOC Madura Limited and PT. COSL Indo were not proven fulfilling the elements of 22nd Article of the National Regulation No. 5 1999 and not proven that there was an affiliation. Keywords : Tender Conspiracy, Unfair Competition, and Verdict Nullification
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Persekongkolan tender merupakan praktik yang dilarang dalam dunia usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga mengatur tentang larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana digariskan dalam Pasal 22. Terdapat pelanggaran pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang terdapat pada putusan perkara Nomor 03/KPPU-L/2016 yang kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui putusan Nomor 907/Pdt.G-KPPU/2016/PN Jkt.Sel. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti akibat hukum pembatalan putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2016 tentang persekongkolan tender dihubungkan dengan kepastian hukum dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam perkara pembatalan putusan Nomor 03/KPPU- L/2016 tentang persekongkolan tender dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data sekunder yang ditunjang dengan data hukum primer. Jenis penelitian ini bersifat analisis deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena atau permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa akibat hukum yang timbul dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 907/Pdt.G-KPPU/2016/PN Jkt.Sel adalah membatalkan putusan KPPU Nomor 03/KPPU-L/2016, maka sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku usaha tidak berlaku lagi dan proses tender pengadaan jasa Jack Up Drilling Rig Service for BD juga dinyatakan sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Jakarta Selatan pada putusan Nomor 907/Pdt.G-KPPU/2016/PN Jkt.Sel yang membatalkan putusan Nomor 03/KPPU-L/2016 adalah karena Husky – CNOOC Madura Limited dan PT. COSL Indo tidak terbukti memenuhi unsur- unsur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan tidak terbukti adanya afiliasi. Kata Kunci : Persekongkolan Tender, Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan Pembatalan Putusan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2021 01:46 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Sep 2021 01:46 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1764 |
Actions (login required)
 |
View Item |