PRAMASETIA, YUANITA (2019) PELAKSANAAN SISTEM PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PANDEGLANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) NOMOR 24 TAHUN 2018 TENTANG PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
PELAKSANAAN SISTEM PERIZINAN ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN PANDEGLANG.pdf Restricted to Registered users only Download (4MB) |
Abstract
The One Stop Integrated Investment and Services Office (DPMPTSP) was given a delegation of authority by the Investment Coordinating Board (BKPM) to hold permits at the regional level. In implementing licensing reforms the government of the Republic of Indonesia made changes to the licensing system, namely the use of an integrated online system, namely Online Single Submission (OSS) since the enactment of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Business Licensing Services Integrated Integrated Electronic. This is done by the government to be able to accelerate and facilitate business actors in obtaining business licenses. Pandeglang Regency has implemented the OSS system since July 2018. In this study, the authors are interested in discussing how to implement and what are the obstacles in the implementation of the OSS system in the Pandeglang District Investment and One-Stop Service Office (DPMPTSP). The research method used in this study is to use a normative juridical method with a type of normative qualitative research. The data used in the study is to use secondary data regarding the explanation of Government Regulation Number 24 of 2018 concerning Licensing Services that Work for Integrated Electronics, and are supported by primary legal materials in the form of interviews with the Head of Licensing and Non-Licensing Services, Investment Services and Integrated Services One Door (DPMPTSP) Pandeglang Regency and analyzed qualitatively juridically. The results showed that the implementation of the OSS system in the One-Stop Integrated Services and Investment Services (DPMPTSP) of Pandeglang Regency had not been fully effective, there was still much to be done starting from the readiness of Human Resources (HR) to provide optimal services, as well as regional government strategies Pandeglang Regency in disseminating the OSS system so that it is known to the wider community. So that the purpose of the OSS system is truly felt by the community, not being an obstacle in business activities. Keywords: Online Single Submission, Business Licensing, and Business Actors
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) diberikan delegasi wewenang oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk menyelenggarakan perizinan di tingkat daerah. Dalam melaksanakan reformasi perizinan pemerintah Republik Indonesia melakukan perubahan pada sistem perizinan yaitu digunakannya sistem online yang terintegrasi, yaitu Online Single Submission (OSS) sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk dapat mempercepat dan mempermudah pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha. Kabupaten Pandeglang telah menerapkan sistem OSS sejak Juli 2018. Pada penelitian ini, penulis tertarik untuk membahas mengenai bagaimana pelaksanaan dan apa saja hambatan dalam pelaksanaan sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis penelitian kualitatif normatif. Data yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan data sekunder mengenai penjelasan dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dan ditunjang oleh bahan hukum primer berupa wawancara dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan sistem OSS di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya berjalan efektif, masih banyak yang harus dibenahi mulai dari kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan yang optimal, serta strategi pemerintah daerah Kabupaten Pandeglang dalam mensosialisasikan terkait sistem OSS agar diketahui masyarakat lebih luas . Sehingga tujuan dari sistem OSS itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat, bukan menjadi penghambat dalam kegiatan berusaha. Kata Kunci : Online Single Submission, Perizinan Berusaha, dan Pelaku Usaha | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 30 Sep 2021 01:32 | |||||||||
| Last Modified: | 30 Sep 2021 01:32 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1758 |
Actions (login required)
 |
View Item |