SETIAWAN, DENY (2019) MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BAGI PRODUSEN SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS BAGI PRODUSEN SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DIHU.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Acts against the law by business actors in the field of food and beverage production to consumers in Indonesia became the government's attention, as evidenced by the promulgation of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) which aims to protect the interests of consumers and is expected to raise awareness for business actors to be honest and responsible in trying. The legal position between business actors and consumers is not balanced. Consumers are in a Weak position. In conducting its business, business performs the marketing and distribution of goods and / or services in the most effective way possible in order to reach a very diverse range of consumers. Problems that arise as a result and error or negligence of business actors in controlling the products produced include, among others, the quality and delivery of information that is not clear or even misleading, forgery can cause harm to consumers. This can be said as an illegal act based on Article 1365 of the Civil Code. Identification of the problem under study is how the responsibility of the producer as a business actor to consumers due to acts against the law, resulting in losses for consumers according to Law No. 8 of 199 concerning Consumer Protection, and how the method of resolving disputes that occur between business actors and consumers according to Law No. 8 of 199 concerning Consumer Protection. The method used in this research is normative juridical which is based on secondary data. The research method used is a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive analytical. Collecting data in analytical with qualitative normative analytical methods without using formulas and statistics. Business actors are responsible for the products they produce (Product Liability) so as to avoid and defective products. This Product Liability will be used by consumers to obtain compensation (presumption of liability principle) and business actors even though consumers do not have a contractual relationship with the business actor. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, recognizes 2 (two) types of methods in settling compensation disputes between business actors and consumers based on the choice of the parties to the dispute, which can be through the court and outside the court through other dispute resolution alternatives including the Consumer Dispute Resolution Board (BPSK)
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perbuatan Melawan Hukum oleh pelaku usaha di bidang produksi makanan dan minuman terhadap konsumen di Indonesia menjadi perhatian pemerintah, terbukti dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen dan diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pelaku usaha untuk bersikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha. Kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang. Konsumen pada posisi yang Lemah. Dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang danlatau jasa dengan cara yang seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk. Masalah-masalah yang timbul sebagai akibat dan kesalahan atau kelalaian pelaku usaha dalam mengontrol produk yang dihasilkan antara lain menyangkut kualitas serta penyempaian informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dapat menyebabkan kerugian bagi konsumen. Hal mi dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Identifikasi masalah yang diteliti adalah bagaimana tanggung jawab produsen sebagai pelaku usaha kepada konsumen akibat perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 199 Tentang Perlindungan Konsumen, dan bagaimana metode penyelesaian sengketa yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 199 Tentang Penlindungan Konsumen. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian mi adalah yuridis normatif yang bersumber pada data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data di analitis dengan metode analitis normatif kualitatif tanpa menggunakan rumus dan statistika. Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap produk yang dihasilkannya (Product Liability) agar terhindar dan produk yang cacat (defect). Product Liability ini akan digunakan oleh konsumen untuk memperoleh ganti rugi secara (presumption of liability principle) dan pelaku usaha walaupun konsumen tidak memiliki hubungan kontraktual dengan pelaku usaha tersebut. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengenal 2 (dua) macam metode dalam penyelesaian sengketa ganti rugi antara pelaku usaha dan konsumen berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa yaitu dapat melalui Pengadilan dan di luar pengadilan melalui altematif penyelesaian sengketa lainnya termasuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 08:39 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:26 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1742 |
Actions (login required)
 |
View Item |