ADYSTI, ELLA (2019) KEWENANGAN PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP BANGUNAN DI SEPANJANG JALUR KERETA API DI KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN PERKERETAAPIAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KEWENANGAN PT. KERETA API INDONESIA TERHADAP BANGUNAN DI SEPANJANG JALUR KERETA API DI KOTA SERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
The railway line is part of the railroad infrastructure in which there is a space for the benefit of the railway line, the space belonging to the railway line, and the railway track supervision room which should be an area that is free of buildings and should not be violated for the safety of railroad users or residents residential buildings. So in this problem the writer is interested in reviewing how the authority of PT. Indonesian Railways to buildings along the railway lines in Serang City based on Government Regulation Number 56 of 2009 concerning Implementation of Railways? As well as the role of PT. Indonesian Railways is in control of buildings along the railway lines in Serang City based on Government Regulation Number 56 of 2009 concerning Implementation of Railways? The method used by this researcher is normative juridical by using a legislative approach and a case approach. Researcher's data collection from secondary data is legislation which is the main data source in the researcher, and primary data as supporting data in the form of interviews with PT. Indonesian Railway. The result of the research is the completion of the problems of buildings that stand along the railway line that PT. Indonesian Railways has the authority based on Article 58 of Government Regulation Number 56 of 2009 concerning the Implementation of Railways that PT. Kereta Api Indonesia has the authority as an operator to carry out the arrangements made by the government. The role of PT. Kereta Api Indonesia in disciplining buildings along the railway line based on Article 178-181 Act Number 23 of 2007 concerning Railways and Letters of the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia Number: R.4002 / 10-12 / 09/2014 Concerning Follow-Up State Property (BMN) in PT. Train because there are still many buildings that stand on the railway, especially those in Serang City which are more specifically located on Jalan Penancangan Baru Serang City-Banten. Keywords: Railway Line, Authority, Role, Society, Ordering, Building
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Jalur kereta api adalah bagian dari prasarana perkeretaapian yang di dalamnya terdapat ruang manfaat jalur kereta api, ruang milik jalur kereta api, dan ruang pengawasan jalur kereta api yang seharusnya merupakan daerah yang bebas bangunan dan tidak boleh dilanggar demi keselamatan para pengguna kereta api ataupun para penghuni bangunan permukiman. Maka dalam permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji Bagaimana kewenangan PT. Kereta Api Indonesia terhadap bangunan di sepanjang jalur kereta api di Kota Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian? Serta Bagaimana peran PT. Kereta Api Indonesia dalam penertiban bangunan di sepanjang jalur kerata api di Kota Serang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian? Metode yang digunakan peneliti ini adalah Yuridis Normatitif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pengumpulan data peneliti dari data sekunder yaitu perundangan-undangan yang merupakan sumber data pokok dalam peneliti, dan data primer sebagai data penunjang berupa wawancara dengan pihak PT. Kereta Api Indonesia. Hasil penelitian adalah penyelesaian permasalahan bangunan-bangunan yang berdiri di sepanjang jalur kereta api bahwa PT. Kereta Api indonesia memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretapain bahwa PT. Kereta Api Indonesia memiliki kewenangan sebagai operator untuk menjalankan pereturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Peranan PT. Kereta Api Indonesia dalam menertibkan bagunan yang berada di sepanjang jalur kereta api berdasarkan Pasal 178-181 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Perkeretaapian dan Surat Komisi Pemberantas Korupsi Republik Indonesia Nomor: R.4002/10- 12/09/2014 Tentang Tindak Lanjut Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan PT. Kereta Api dikarenakan masih banyak bangunan yang berdiri di jalur kereta api khususnya yang berada di Kota Serang yang lebih khusus lagi terdapat pada Jalan Penancangan Baru Kota Serang-Banten. Kata Kunci : Jalur Kereta Api, Kewenangan, Peran, Masyarakat, Penertiban, Bangunan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 08:33 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:27 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1737 |
Actions (login required)
 |
View Item |