DIMAS PRAYUGHA, BAYU (2019) KEWENANGAN KEPALA KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEUANGAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KELURAHAN KARUNDANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DI KELURAHAN KARUNDANG KECAMATAN CIPOCOK JAYA KOTA SERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KEWENANGAN KEPALA KELURAHAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN KEUANGAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN KELURAHAN KARUNDANG.PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Regional Governments are granted the authority through decentralization principle to manage their own household according to potency and local wisdom of each region, also Village as the lower governance unit. The more comprehensive the authority is, the regional governance bureaucracy instrument can manage and hold public service better according to the people of village necessary. The author is interested to do a research about: How is the authority of Karundang Village Finance management according to the National Law No. 17 2003? What are the obstacles of Karundang Village Finance management according to the National Law No. 17 2003? This research applies an empirical juridical method by finding out the reality in Karundang Village, Cipocok Jaya Sub-District, Serang City. The data used in this research is the data obtained from secondary data which is formed as the primary legal materials, the regulations, and primary data which is formed as an interview with the Head of Karundang Village, Village Secretary, and Section Head to complete the empirical juridical data and is also analyzed qualitative descriptively. The results of this research are, known that Village Budget Allocation for Karundang Village people empowerment. So the author drew conclusions namely: there is not regulation of percentage distribution of Village Budget Allocation the exist people empowerment programs. The people involvement in Village Budget Allocation management planning for Karundang Village people empowerment was seen through the existence of suggestions delivered both formally and informally, such as the existence of direct suggestion to the Village. Keywords : Village Budget Allocation, Desentralization, and Financial Means
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemerintah daerah diberikan kewenangan melalui asas desentralisasi untuk mengatur rumah tangganya sendiri menurut potensi dan kearifan lokal masing-masing daerah, juga Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan terendah.Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan kelurahan masyarakatnya.. Penulis tertarik meneliti tentang: Bagaimana kewenangan Pengelolaan Keuangan Kelurahan Karundang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003?.Apakah kendala dalam Pengelolaan Keuangan Kelurahan Karundang kecamatan Cipocok Jaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di Kelurahan Karundang kecamatan Cipocok Jaya Kota serang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari data sekunder berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan data primer berupa wawancara dengan Kepala Kelurahan Karundang, Sekertariat Kelurahan dan Kepala seksi untuk melengkapi data yuridis empiris serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini, Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan Karundang. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:Belum adanya ketentuan pembagian tentang berapa persen dari penggunaan AAK untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat yang ada. Keterlibatan masyarakat dalam Perencanaan Pengelolaan Alokasi Anggaran Kelurahan (AAK) untuk Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan karundang dapat terlihat dari adanya usulan yang dikemukakan baik formal dan non-formal, seperti adanya usulan langsung kepada pihak Kelurahan. Kata Kunci : Alokasi Anggaran Keuangan, Desentralisasi , dan Sarana Keuangan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 08:24 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:27 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1732 |
Actions (login required)
 |
View Item |