SASMIATUN, SASMIATUN (2019) KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PELESTARIAN NASKAH KUNO DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN DALAM PELESTARIAN NASKAH KUNO.PDF Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Ancient manuscripts are a form of cultural heritage that stores a variety of important information both from the historical aspects and the information contained in it. Banten is a province with quite a lot of ancient manuscripts. Based on the principle of autonomy, Banten has a Regional Government to carry out government affairs. So that the Regional Government has responsibility for its implementation. The problem in this study is: how the distribution of functions and authorities of the Central Government and Provincial Governments towards the preservation of ancient texts in terms of law number 23 of 2014 concerning Regional Government and how the scope of the duties and responsibilities of the Banten Provincial Government to preserve ancient texts according to Law number 23 of 2014 concerning Regional Government. This study uses juridical normative and juridical empirical methods with a type of qualitative research. The type of data used is secondary data and primary data with library data collection techniques and interviews. Furthermore, the data are analyzed qualitatively. The research was conducted in several locations, namely: Sultan Ageng Tirtayasa University Library, Sultan Ageng Tirtayasa University Faculty of Law Library, Library and Archives Office of Banten Province, and Banten Province Legal Bureau. Based on the results of the study, it can be seen that: some applicable legal rules state that ancient manuscripts must be preserved by the public, the Central Government and the Regional and Provincial Governments of Banten are drafting Regional Regulations on which if this regulation has been passed, ancient manuscripts are still spread in the community will be more attention. In addition, coordination between the Provincial Library Service and other Government Offices, then the Provincial Government Service with the community will also be better interwoven, so that the community cares more and the Government pays more attention to preserving the ancient manuscript. Keywords: Authority, Local Government Responsibility, Preservation, Ancient Manuscripts.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Naskah kuno merupakan bentuk peninggalan budaya yang menyimpan ragam informasi penting baik dari aspek sejarah maupun kandungan informasi yang termuat di dalamnya. Banten adalah salah satu provinsi dengan potensi naskah kuno yang cukup banyak. Berdasarkan asas otonomi, Banten memiliki Pemerintah Daerah guna melaksanakan urusan pemerintahan. Sehingga Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab atas pelestarian naskah kuno. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu: bagaimana bentuk pembagian urusan dan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi terhadap pelestarian naskah kuno ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Banten terhadap pelestarian naskah kuno menurut undang- undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan jenis Penelitian Kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara. Selanjutnya data dianalisis secara normatif kualitatif. Penelitian dilakukan di beberapa lokasi yaitu: Perpustakaan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Dinas Perpustakan dan Kearsipan Provinsi Banten, dan Biro Hukum Provinsi Banten. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa: beberapa aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa naskah kuno harus dilestarikan baik oleh masyarakat, Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Provinsi Banten sedang merancang Peraturan Daerah tentang Perpustakaan yang mana jika peraturan ini telah disahkan maka, naskah kuno yang masih tersebar di masyarakat akan lebih diperhatikan. Selain itu, koordinasi antara Dinas Perpustakaan Provinsi dengan Dinas Pemerintahan lainnya, kemudian Dinas Pemerintahan Provinsi dengan masyarakat juga akan lebih terjalin dengan baik, sehingga masyarakat lebih peduli serta Pemerintah lebih memperhatikan pelestarian naskah kuno. . Kata Kunci: Kewenangan, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Pelestarian, Naskah Kuno. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 08:20 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:28 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1728 |
Actions (login required)
 |
View Item |