Wiranata, Ardi (2019) KEJAHATAN GENOSIDA OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ETNIS MUSLIM ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL (Studi Kasus Kejahatan Genosida di Rakhine State Myanmar). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KEJAHATAN GENOSIDA OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ETNIS MUSLIM ROHINGYA DALAM PERSPEKTIF PENEGAKKAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL.PDF Restricted to Registered users only Download (5MB) |
Abstract
The society of Rohingya have already got a various forms of violations and discriminative treatment that lead to ethnic cleansing efforts or commonly called as the crime of genocide. Since the Myanmar Citizenship Law published which remove the rohingya ethnic from ethnicity of Myanmar, the Government has continued to limit rohingya moslem ethnic movements which thus become a trigger for the heightened conflict between Buddhists ethnic and Rohingya Moslem ethnic. The conflict escalated and there was no concrete effort from the Myanmar government to resolve the conflict. The government seems silent and does not react to the crimes that occurred in Rakhine. Though Aun Sang Suu Kyii was a party that trusted to resolve the conflict with the title of Nobel Peace that she’ve been received from Amnesty International. Based on that background, the problems examined in this study are the categories of crimes that occur in Rohingya Muslim ethnic and the efforts to resolve the genocide crimes that occur in Rohingya Muslim ethnic in Myanmar. This research was conducted using descriptive methods, with a statute approach and an ongoing case approach. The data sources used in this study are secondary data sources then would be analyzed qualitatively. The conclusion of these study are the crimes that occur in Rohingya is a form of crime of genocide because they relate to the categories of letters a, b, c, and d Article 6 of the Rome Statute. Thus, because of Myanmar was’nt a State party of the International Criminal Court, the efforts to resolve the conflict would be use the mechanism in the court (or Direct Enforcement System), namely through a recommendation from the United Nations Security Council. Keywords: Genocide Crime, Rohingya Moslem Ethnic, Myanmar, International Criminal Law, International Criminal Court, Rome Statute.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Masyarakat rohingya telah mengalami berbagai bentuk pelanggaran dan perlakuan diskriminatif yang mengarah pada upaya pembersihan etnis atau disebut dengan kejahatan genosida. Sejak diterbitkannya undang-undang kewarganegaraan Myanmar yang menghapus etnis rohingya dari kewarganegaraan myanmar, Pemerintah terus membatasi gerak langkah rohingya sehingga menjadi pemicu memuncaknya konflik yang terjadi antara etnis buddha dan etnis muslim rohingya. Konflik semakin memuncak dan tidak ditemukan adanya upaya konkrit dari pemerintah Myanmar untuk menyelesaikan konflik tersebut. Pemerintah terkesan diam dan tidak bereaksi pada kejahatan-kejahatan yang terjadi di Rakhine. Padahal Aun Sang Suu Kyii merupakan pihak yang dipercaya dapat menyelesaikan konflik tersebut dengan titel nobel perdamaian yang diterimanya. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah kategori kejahatan yang terjadi pada etnis muslim rohingya dan upaya penyelesaian kejahatan genosida yang terjadi pada etnis muslim rohingya di Myanmar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang sedang berlangsung. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kejahatan yang terjadi pada etnis rohingya merupakan bentuk kejahatan genosida karena memenuhi kategori huruf a, b, c, dan d Pasal 6 Statuta. Dikarenakan Myanmar bukan merupakan negara pihak Mahkamah Pidana Internasional maka upaya penyelesaian yang ditempuh menggunakan mekanisme di dalam pengadilan yakni melalui rekomendasi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa. Kata Kunci: Kejahatan Genosida, Etnis Muslim Rohingya, Myanmar, Hukum Pidana Internasional, Mahkamah Pidana Internasional, Statuta Roma | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 08:09 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:29 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1714 |
Actions (login required)
 |
View Item |