Darwinsyah, Darwinsyah (2019) KEDUDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERMOHONAN PAILIT. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
KEDUDUDUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA NASABAH PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP PERMOHONAN PAILIT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Insurance agreements occur because of an agreement between the insured and the insurer. Since the agreement was reached, the insured is obliged to pay a premium and the insurer accepts the transfer of risk, if there is an uncertain event. If an insurance company experiences bankruptcy, the company's wealth needs to be protected so that policyholders can still obtain their rights proportionally. This study aims to determine whether Law No. 37 of 2004 has provided legal protection to insurance companies as trust-based institutions and whether bankruptcy requirements in the form of debt contained in Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations to Pay Debt can be avoid the occurrence of dissenting opinions at Level I of the Commercial Court and the Cassation Level at the Supreme Court. The approach method used in this study is a normative juridical approach is to examine and test legislation, namely Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delay of Obligations to Pay Debt and the specification of the research used is descriptive analytical namely describing the facts and analyzing the provisions - provisions relating to bankruptcy in insurance companies, after obtaining the data are then analyzed by qualitative analysis methods. Based on the results of the study it can be concluded, that with the existence of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Delaying Obligations to Pay Debt in Article 2 paragraph (5), insurance companies have obtained legal protection with the determination of parties / institutions that can file bankruptcy applications namely the Minister of Finance so that insurance companies cannot be bankrupt by any party. Keywords: Insurance Agreement, Law Number 37 of 2004, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia By PT Dharmala Sakti Sejahtera And Bankruptcy of PT Prudential Life Assurance
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Perjanjian asuransi terjadi karena adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung. Sejak tercapainya kesepakatan itu, tertanggung berkewajiban membayar premi dan penanggung menerima pengalihan risiko, apabila tejadi peristiwa yang tidak pasti. Apabila suatu perusahaan asuransi mengalami pemailitan maka kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proporsional. Tidak diatur secara khusus pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit pada perusahaan asuransi, merupakan salah satu penyebab terjadinya pemailitan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera dan pemailitan PT Prudential Life Assurance oleh Tuan Lee Boon Siong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 sudah memberikan perlindungan hukum pada perusahaan asuransi sebagai lembaga yang berbasiskan kepercayaan dan apakah syarat kepailitan berupa adanya utang yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang dapat menghindari terjadinya perbedaan penafsiran (dissenting opinion) di Tingkat I Pengadilan Niaga dan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung . Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif adalah mengkaji dan menguji peraturan perundang-undang yaitu Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta yang ada dan menganalisis ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kepailitan pada perusahaan asuransi, setelah memperoleh data tersebut kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang dalam Pasal 2 ayat (5), perusahaan asuransi sudah mendapatkan perlindungan hukum dengan ditentukannya pihak/lembaga yang dapat mengajukan permohonan pailit yaitu Menteri Keuangan sehingga perusahaan asuransi tidak dapat dipailitkan oleh sembarang pihak. Perbedaan penafsiran (dissenting opinion) Tingkat I di Pengadilan Niaga dan Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung diharapkan tidak akan terjadi lagi dengan adanya defenisi utang dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Kata Kunci: Perjanjian Asuransi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia Oleh PT Dharmala Sakti Sejahtera Dan Pemailitan PT Prudential Life Assurance | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 07:51 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:30 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1710 |
Actions (login required)
 |
View Item |