NURAINI, AYU (2019) IMPLEMENTASI PROSEDUR PELAYANAN DAN PEMBUATAN E-KTP DI KECAMATAN BALARAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IMPLEMENTASI PROSEDUR PELAYANAN DAN PEMBUATAN E-KTP DI KECAMATAN BALARAJA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
State government has the authority to run their own state based on de centralitation and state authonomy based on Law No. 23 year 2014 about the Civil Administration. The state government has the authority to deal with every affairs that related to the matter of public service under the Law No. 24 year 2013 about Civil Administration. The long and complicated service procedure will definitely create portunity cost. Problem that arise is the administration management that doesn’t follow the rules and is not comply within the rules that Balaraja sub district, Tangerang District. In this research, researcher has identified the problem which is, how do the making and the service pf E-KTP procedure comply within the law no. 24 year 2013? What are the difficulties or problems on the making and the service of the E-KTP Procedure? The research type that is used in this research is descriptive analytic, using the approach of juridical sociologic. It is done to know the fact on the field. Implementation on The making and service of the E-KTP procedure has been executed but is not optimal yet. This is caused from the difficult process so the people choose to doa shortcut by giving their business to the pander. Lack of supervising is also affecting the quality of public service and people’ssatisfaction as the the party who receive the service. Keywords: Local Government, Authority, Service and the Making of E-KTP Procedure.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam menjalankan dan mengurus rumah tangga nya sendiri berdasarkan asas desentralisasi dan otonomi daerah termasuk pula kewenangan terhadap Pelayanan Publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah berwenang untuk menjalankan urusan pemerintah yang berkaitan dengan Pelayanan Publik, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Prosedur pelayanan yang panjang dan rumit tentu menciptakan opportunity costs. Masalah yang timbul adalah adanya pengurusan administrasi yang menyalahi aturan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku yang terjadi di Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang. Dalam penelitian ini peneliti mengidentifikasi masalah yang diantaranya adalah Bagaimana prosedur pelayanan dan pembutan E-KTP sesuai dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013? Apa sajakah yang menjadi hambatan atau kendala dalam prosedur pelayanan dan pembuatan E-KTP? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskripsi analisis, dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hal ini dilakukan untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi dilapangan. Implementasi Prosedur pelayanan dan pembuatan E-KTP sudah terlaksana tetapi belum optimal, hal ini diakibatkan proses yang rumit sehingga masyarakat lebih memilih jalan pintas dengan menyerahkan kepada calo, kurangnya pengawasan juga mempengaruhi kualitas pelayanan publik dan kepuasan masyarakat sebagai penerima layanan. Kata Kunci: Pemerintah Daerah, Kewenangan, Prosedur Pelayanan dan Pembuatan E-KTP. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 06:51 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:36 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1693 |
Actions (login required)
 |
View Item |