ISLAMI NOVETIA, MEGA (2018) MPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG KEUANGAN DAERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH.PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Regional income is a source of revenue that must be managed properly which is useful to support development in the area. The strategy that has been carried out by the PPKAD Service to increase local revenue can be seen from the vision and mission in the aspect of Strategic Management. Since the last five years, the contribution of regional revenue (PAD) to the regional expenditure budget (APBD) has been below 4% per year on average, and the contribution of regional taxes to PAD has averaged 17.5% annually. This is due to the lack of optimal efforts for intensification and extensification carried out by the Pandeglang district government in increasing local tax revenues. This study will formulate a strategy for increasing local taxes in Pandeglang Regency. The research method used in the preparation of this thesis uses a normative juridical method with the research approach used is secondary data using a descriptive analysis approach, the data collection technique carried out by the author in this study is through literature study. Based on this research, the Government of Pandeglang District obtained in the financial disbursement process the officials involved in it had understood the flow of financial disbursement in regional financial management but often did not comply with the existing rules because they often exceeded the set limits. In the planning and budgeting process, and the implementation process found several obstacles as follows: The structure of the Bureaucracy in the implementation of special allocation funds is often technical guidelines from the central government which have fallen too late resulting in the non-realization of special allocation funds. human resources are still lacking in human resources so that multiple occupations occur, the quality of human resources which results in wrong budgeting then the placement of human resources is not in accordance with the educational background, facilities and infrastructure. . Keywords : Revenue, Management, Regional Finance
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik yang berguna untuk menunjang pembangunan di daerah tersebut. Strategi yang telah dilakukan Dinas PPKAD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dapat dilihat dari visi dan misi dalam aspek Manajemen Strategis. Sejak lima tahun terakhir ini, sumbangan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) rata-rata tiap tahunnya masih dibawah 4%, dan sumbangan pajak daerah terhadap PAD rata-rata 17,5% setiap tahun. Hal ini disebabkan belum optimalnya upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan pemerintah kabupaten Pandeglang dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Penelitian ini akan merumuskan strategi terhadap meningkatan pajak daerah di Kabupaten Pandeglang. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam proses pencairan keuangan pejabat yang terkait di dalamnya sudah memahami alur pencairan keuangan pengelolaan keuangan daerah tapi seringkali tidak patuh pada aturan yang ada karena seringkali melewati batas yang ditetapkan. Dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan proses pelaksanaan ditemukan beberapa hambatan sebagai berikut: Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan dana alokasi khusus seringkali juknis dari pemerintah pusat turun terlambat yang mengakibatkan tidak teralisasinya dana alokasi khusus. sumber daya manusia masih kurangnya sumber daya manusia sehingga terjadinya rangkap pekerjaan, kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan salah penganggaran kemudian penempatan sumber daya manusia tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, sarana prasarana. Kata Kunci : Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Daerah | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 06:30 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:37 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1682 |
Actions (login required)
 |
View Item |