DYAH DWIWULAN, MEILINDA (2019) IMPLEMENTASI PEMBEBASAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH TERHADAP SISTEM PELAYANAN MUTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA TANGERANG. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
IMPLEMENTASI PEMBEBASAN PEMBAYARAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DANATAU BANGUNAN KARENA WARIS DAN HIBAH TERHADAP SISTEM PELAYANAN MUTASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) |
Abstract
Service activities can not be separated from daily basis. Besides on business organization, servicing also extends to government activities and organization. Badan Pendapatan Daerah as one of the government agency is given the authority by the Mayor of Tangerang for doing the government business on financial affairs, the Land and Building Tax also the Land and Building Transfer Right Acquisitior to be specific. Besides on collecting the debt of the Land and Building Tax also the Land and Building Transfer Right Acquisitior, Badan Pendapatan Daerah has another duty to arranging their own policy on the Land and Building Tax also the Land and Building Transfer Right Acquisitior activities, also giving the citizens the Land an Building Tax services. On this research, the writer used empirical method which means the writer did the research to directly to prove the legal aspects on the society. The writer did the research to Badan Pendapatan Daerah directly by the helped of Regional Regulations and the Major Regulations. This research’s characteristic is analytical descriptive, which is describing this essay systematically, factually, and accurately about Implementation of The Policy of Freeing The Land and Building Transfer Right Acquisitior Payment Because of Inheritance and Grants to Land and Building Title Transfer Service on Badan Pendapatan Daerah of Tangerang City. In case of solving on the Land and Building Transfer Right Acquisitior problems, Badan Pendapatan Daerah made a new policy adjusted to their authority on collecting the debt of the Land and Building Tax also the Land and Building Transfer Right Acquisitior with their own initiative. The new policy is freeing the payment of the Land and Building Transfer Right Acquisitior because of inheritage and grants to improve the quality of their services. The policy later will be implemented to the Land and Building Title Transfer Service. The policy will make the service becomes more affective because the citizens no longer have to pay the bills because of the Land and Building Transfer Right Acquisitior also the datas on Badan Pendapatan Daerah will be more accurate than before. Keywords: Implementation, Land and Building Transfer Right Acquisitior, Service, Land and Building Title Transfer Process
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Kegiatan pelayanan tidak terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Selain dalam tatanan organisasi bisnis, pelayanan juga merambah kepada tatanan organisasi pemerintahan. Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang sebagai salah satu instansi pemerintahan diberi pelimpahan wewenang oleh Walikota Tangerang untuk melakukan urusan pemerintah di bidang keuangan di lingkup pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan. Selain fungsi pemungutan PBB dan BPHTB, Badan Pendapatan Daerah juga mempunyai tugas untuk menyusun kebijakannya sendiri dalam lingkup PBB dan BPHTB serta memberikan pelayanan PBB dan BPHTB. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode empiris yaitu pendekatan dengan secara langsung meneliti aspek-aspek hukum yang ada di masyarakat. Peneliti melakukan penelitian langsung ke Badan Pendapatan Daerah dibantu dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota. Penelitian ini bersifat deskripsi analitis, dimana penulisan ini akan mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang Implementasi Pembebasan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Karena Waris dan Hibah Terhadap Sistem Pelayanan Mutasi PBB-P2 Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tangerang. Dalam penyelesaian persoalan yang ada dalam lingkup BPHTB, maka Badan Pendapatan Daerah dengan inisiatifnya sendiri membentuk sebuah kebijakan yang disesuaikan dengan kewenangan dalam lingkup pemungutan PBB dan BPHTB, yaitu kebijakan dibebaskannya pembayaran terhadap BPHTB Waris dan Hibah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kebijakan ini selanjutnya diimplementasikan dalam Pelayanan Mutasi PBB-P2 yang menjadikan pelayanan ini lebih efektif karena berdampak berkurangnya beban masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayar BPHTB dikarenakan peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena waris dan hibah serta keakuratan data yang berada di Bapenda itu sendiri. Kata Kunci: Implementasi, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelayanan, Proses Mutasi PBB-P2 | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 06:21 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:38 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1679 |
Actions (login required)
 |
View Item |