Mustafid, Hidayatul (2019) FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DIBIDANG ANGGARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DIBIDANG ANGGARAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD).PDF Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Hidayatul Mustafid. The function of the regional legislative council in the field of budgeting in an effort to increase local revenue in terms of law number 23 0f 2014 concerning regional governance. Law Faculty. Sultan Ageng Tirtayasa University Parliament is one of the elements of local governance which have partnered with the local government. The main source of financial income or revenue of the original area is the area which comes from local taxes, charges and acceptance of other areas. The magnitude of the acceptance of the original revenue areas in each region vary depending on many things and one of them is how the regional Parliament as legislative efforts to maximize function to explore and increase the potential area so that it can be used as a postal receipt area. Some of the functions of Parliament as a function of the budget clearly contained in Act No. 23 of the year 2014 local governance. This research takes place by using the juridical method of empirical research which was done by reviewing legislation, study of the literature and interviews with parties concerned to compare an existing rule with the reality of this. Based on the research results, the function of which is owned by the DPRD is not implemented or not maximized to increase original income area that was one of the factors because of lack of understanding and awareness of members of Parliament against the increased the original income area. Have not seen a serious effort of Parliament to increase the revenue of the original area good way to maximize the potential of existing or potential-by opening up potential new admissions. Therefore, the authors suggest that aims to increase the capacity of the legislature or the legislative function against the original revenue and about the region itself, which can be done by way of training or preparations. The other Recommendation is an intensive internal and external communication, as well as the enforcement of the rules in the performance of the functions of the Parliament's budget, in particular in the preparation of the budget of income and expenditure area (budget). Keywords: legislative budget functions, Regency / City, the original income area.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Hidayatul Mustafid. Fungsi DPRD Dibidang Anggaran Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Fakultas Hukum. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa DPRD merupakan salah satu unsur dari pemerintahan daerah yang bermitra dengan pemerintah daerah. Sumber utama keuangan atau penerimaan daerah adalah dari pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain penerimaan yang sah. Besaran Penerimaan pendapatan asli daerah disetiap daerah berbeda tergantung kepada banyak hal dan salah satunya adalah dari bagaimana upaya DPRD selaku legislatif didaerah memaksimalkan fungsi yang dimilikinya dalam rangka menggali dan meningkatan potensi daerah agar dapat dijadikan pos penerimaan daerah. Beberapa fungsi DPRD yang diantaranya adalah fungsi anggaran sudah jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penelitian ini dilakuan dengan menggunakan metode yuridis empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan menelaah perundang-undangan, studi pustaka dan wawancara dengan pihak yang bersangkutan untuk membanadingkan aturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian, fungsi-fungsi yang dimiliki oleh DPRD tidak dilaksanakan atau tidak dimaksimalkan untuk meningatan pendapatan asli daerah yang salah satu faktornya adalah karena kurangnya pemahaman dan kesadaran anggota DPRD terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Belum terlihat upaya serius dari DPRD untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik dengan cara memaksimalkan potensi yang ada maupun dengan cara membuka potensi- potensi penerimaan yang baru. Oleh karenanya, penulis menyarankan agar DPRD meningkatkan kapasitas atau wawasannya terhadap fungsi-fungsi DPRD dan tentang pendapatan asli daerah itu sendiri yang salah satunya dapat dilakukan dengan cara pelatihan atau pembekalan-pembekalan. Reomendasi lainnya adalah komunikasi yang intensif baik internal maupun eksternal, serta penegakan aturan dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kata Kunci : Fungsi Anggaran, DPRD Kabupaten/kota, Pendapatan Asli Daerah. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 06:11 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:40 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1671 |
Actions (login required)
 |
View Item |