AKBAR, TB. DIEGO (2019) EFEKTIVITAS PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN HAM BERAT WARGA MINORITAS YAZIDI OLEH TENTARA NEGARA ISLAM DI IRAK DAN SYAM (ISIS) DI TINJAU BERDASARKAN BAB VII PIAGAM PBB. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
EFEKTIVITAS PERAN DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM PENYELESAIAN KEJAHATAN HAM BERAT WARGA MINORITAS YAZIDI OLEH TENTARA NEGARA ISLAM DI IRAK DAN SYAM (ISIS).PDF Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Genocide is one of four forms of gross violations of human rights, three other forms of crimes against humanity, war crimes and aggression. Various cases of gross human rights violations have been tried by the International Criminal Court (ICC), but before the ICC tried the perpetrators of violations heavy human rights, besides having to fulfill the principles inherent in the process of proceedings at the ICC, the Security Council must also start an investigation as one of the options to assess that the case threatens international peace and security. In this research, the Yazidi minority in Iraq witnessed when his group was massacred by the Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), The UN Security Council has become an important actor in upholding international law for justice seekers, especially Yazidi residents in cases of genocide carried out by ISIS groups. Based on the background, the problem was identified, namely How is the effectiveness of the implementation of United Nations Security Council Resolutions No. 2396 of 2017 on Ham Crimes of Yazidi Minorities by ISIS in Iraq and How Efforts were Made by the UN Security Council to Resolve Cases of Human Rights Crimes Severe Yazidi Minorities by ISIS in Iraq Based on Chapter VII of the UN Charter. In this study, the method used is normative judicial, with a qualitative approach using secondary data sources covering primary and secondary legal material, print and internet media. The results of this study indicate that first; Effectiveness of the Implementation of Resolutions by the UN Security Council, according to Yusuf Wanandi, former executive director Center for strategic and international studies (CSIS) in the book "International organizations" that regarding the lack of effectiveness of the UNSC, In dealing with international conflicts it is caused by 5 (five) permanent members and influenced by the limitations of the United Nations). Secondly, the existence of the UN Security Council in resolving gross human rights crimes committed by terrorism can be tried by the ICC, if a terrorism case meets the requirements of international crimes including; (1) Having a broad influence not only in one country or region; (2) become an international concern and cause global scale impacts that require international handling.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Genosida merupakan salah satu dari empat bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia (HAM), tiga bentuk lainnya yakni kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Berbagai kasus pelanggaran berat HAM telah diadili oleh International Criminal Court (ICC), namun sebelum ICC mengadili pelaku pelanggar berat HAM, selain harus memenuhi prinsip-prinsip yang melekat pada proses beracara di ICC, Dewan Keamanan juga terlebih dahulu harus memulai penyelidikan sebagai salah satu opsi untuk menilai bahwa kasus tersebut mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Dalam penelitian ini, Warga minoritas Yazidi di Iraq menjadi saksi ketika kelompoknya dibantai oleh tentara Islamic State of Iraq and Syria (ISIS), Dewan Keamanan PBB menjadi aktor penting dalam penegakan hukum internasional bagi para pencari keadilan, khususnya warga Yazidi dalam kasus Genosida yang dilakukan oleh kelompok ISIS. Berdasarkan latar belakang tersebut didapatkan identifikasi masalah, yaitu Bagaimana efektivitas pelaksanaan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2396 Tahun 2017 terhadap Kejahatan Ham Berat warga Minoritas Yazidi oleh ISIS di Irak dan Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh Dewan Keamanan PBB Dalam Menyelesaian Kasus Kejahatan HAM Berat kaum Minoritas Yazidi Oleh ISIS Di Irak Berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data studi kepustakaan melalui bahan pustaka, media cetak dan internet. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, Efektivitas Pelaksanaan Resolusi oleh Dewan Keamanan PBB, menurut Yusuf wanandi, bekas direktur Eksekutif Center for strategic and international studies (CSIS) dalam buku “Organisasi internasional” bahwa mengenai kurang efektifnya DK PBB, Dalam menangani Konflik-konflik internasional itu disebabkan oleh 5 (lima) anggota tetapnya dan di pengaruhi oleh keterbatasan PBB). Kedua, keberadaan Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian kejahatan HAM Berat yang dilakukan oleh terorisme dapat diadili ICC, apabila suatu kasus terorisme telah memenuhi syarat-syarat kejahatan internasional diantaranya; (1) Memiliki pengaruh yang luas tidak hanya satu negara atau suatu wilayah saja; (2) menjadi perhatian dunia internasional dan menimbulkan dampak yang berskala global sehingga membutuhkan penanganan secara internasional. Kata Kunci : Dewan Keamanan PBB, Genosida, Yazidi, ISIS. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 05:35 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:42 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1660 |
Actions (login required)
 |
View Item |