DIMAS AFRIANA, MUCHAMAD (2019) DISPENSASI PERMOHONAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Studi Putusan Nomor: 0193/Pdt.P/2017/PA.Srg). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

Text DISPENSASI PERMOHONAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB)

Abstract

Pokok masalah penelitian ini adalah bagaimana dispensasi perkawinan ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang? Pokok masalah tersebut selanjutnya dirumuskan menjadi beberapa sub permasalahan sebagai berikut yaitu: 1) Bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi nikah Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang?, 2) Bagaimana kedudukan putusan hakim pada perkara permohonan dispensasi perkawinan Nomor 0193/Pdt.P/2017/PA.Srg di Pengadilan Agama Serang dikaitkan dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak? Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim pada perkara dispensasi perkawinan Nomor: 0193/Pdt.P/2017/PA.Srg adalah pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1), dan kaidah fikih. Kedudukan putusan hakim dalam perkara dispensasi nikah Nomor: 0193/Pdt.P/2017/PA.Srg tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat bahwa anak dan pemohon sudah bekerja sehingga memiliki penghasilan. Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hakim Pengadilan Agama, dalam menangani kasus permohonan dispensasi nikah, supaya berhati- hati dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut. Dikarenakan, bisa saja terjadi kebohongan atau manipulasi oleh pihak yang mengajukan dispensasi nikah agar hakim tetap dapat rnenikahkan anak dibawah umur. 2) Perlu adanya aturan mengenai pembatasan penggunaan alat telekomunikasi bagi anak yang masih dibawah umur, hal ini perlu dilakukan supaya bisa mengantisipasi penyalahgunaan teknologi bagi anak yang dapat merusak mental mereka dalam bergaul, sehingga dapat mengurangi angka kehamilan diluar nikah bagi remaja yang tergolong masih dibawah umur. Kata Kunci : Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Actions (login required)

View Item