Putri Syaningtyas, Thahara (2022) IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN TOKO SWALAYAN PADA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI KOTA CILEGON BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA CILEGON NOMOR 27 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (SKRIPSI)
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_Fulltext.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text (Bukti Plagiarisme)
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_CP.pdf Restricted to Registered users only Download (241kB) |
|
Text
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_01.pdf Restricted to Registered users only Download (924kB) |
|
Text
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_02.pdf Restricted to Registered users only Download (289kB) |
|
Text
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_03.pdf Restricted to Registered users only Download (275kB) |
|
Text
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_04.pdf Restricted to Registered users only Download (285kB) |
|
Text
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_05.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) |
|
Text
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_Ref.pdf Restricted to Registered users only Download (202kB) |
|
Text
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_Lamp.pdf Restricted to Registered users only Download (174kB) |
|
Text
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_LembarPersetujanDanPengesahan.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB) |
|
Text
ThaharaPutriSyaningtyas_1111170235_LembarKeaslian.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) |
Abstract
The government regulates every activity carried out by its citizens by issuing permits. Permits based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation are defined as decisions of authorized Government Officials as a form of approval of the requests of citizens in accordance with the provisions of laws and regulations. The Cilegon City Government stipulates that every citizen who establishes a supermarket in Cilegon City is required to have a business license but in fact there are still many supermarkets in the form of minimarkets in Cilegon City that do not yet have a business license and are located in a location adjacent to the People's Market so that this can make social vulnerabilities that result in disputes and resistance between the people's market traders and supermarkets. Therefore, the researcher will discuss how to implement supermarket licensing at the Department of Trade and Industry in Cilegon City based on the Cilegon Mayor Regulation Number 27 of 2020 concerning the Arrangement of Shopping Centers and Supermarkets? and how is the supervision of supermarket licensing at the Department of Trade and Industry in Cilegon City based on the Cilegon Mayor Regulation Number 27 of 2020 concerning the Arrangement of Shopping Centers and Supermarkets? The theory used in this research is the theory of licensing and theory of supervision. The research method used is an empirical legal research method, namely a legal research method that examines applicable legal provisions and what happens in reality in society. The results of this study, that the Cilegon City Government in implementing the implementation of Supermarket Licensing refers to the Cilegon Mayor's Regulation Number 27 of 2020 concerning Structuring Shopping Centers and Supermarkets. However, the implementation has not been maximized due to the lack of knowledge of Business Actor regarding the licensing flow. The Department of Trade and Industry has supervised and imposed administrative sanctions in the form of written warnings to unlicensed supermarkets. The advice given by the author is that the Department of Trade and Industry needs to socialize to the public regarding the correct licensing flow and provide stricter administrative sanctions for existing violations. Keywords: Licensing, Supermarkets, Department of Trade and Industry
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Pemerintah mengatur setiap kegiatan yang dilakukan warga masyarakatnya dengan mengeluarkan izin. Izin berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di definisikan sebagai Keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Kota Cilegon mengatur bahwa setiap warga masyarakat yang mendirikan Toko Swalayan di Kota Cilegon wajib memiliki izin usaha tetapi pada kenyataannya masih banyak Toko Swalayan berbentuk Minimarket di Kota Cilegon yang belum memiliki izin usaha dan berdiri di lokasi yang berdekatan dengan Pasar Rakyat sehingga hal ini dapat membuat kerawanan sosial yang mengakibatkan sengketa dan resistensi antara pedagang Pasar Rakyat dan Toko Swalayan. Oleh karena itu, peneliti akan membahas mengenai Bagaimana implementasi penyelenggaraan perizinan toko swalayan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan? dan bagaimana penyelenggaraan pengawasan izin toko swalayan pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian di Kota Cilegon berdasarkan Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan? Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori perizinan dan teori pengawasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Hasil penelitian ini, bahwa Pemerintah Kota Cilegon dalam implementasi penyelenggaraan Perizinan Toko Swalayan mengacu kepada Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Namun, penyelenggaraannya belum maksimal karena kurangnya pengetahuan Pelaku Usaha mengenai alur perizinan. Dinas Perdagangan dan Perindustrian telah melakukan pengawasan dan memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap Toko Swalayan yang belum berizin. Saran yang diberikan penulis adalah Dinas perdagangan dan perindustrian perlu mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai alur perizinan yang benar dan memberikan sanksi administratif lebih tegas kepada pelanggaran yang ada. Kata Kunci: Perizinan, Toko Swalayan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Thahara Putri Syaningtyas | |||||||||
| Date Deposited: | 15 Feb 2023 09:43 | |||||||||
| Last Modified: | 15 Feb 2023 09:43 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/16568 |
Actions (login required)
 |
View Item |