Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

ANALISIS YURIDIS TERHADAP VONIS BEBAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BIOTA LAUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Putusan Nomor 245/PID.B/2014/PN.Pdl)

ISMATUDDININA, ISMATUDDININA (2019) ANALISIS YURIDIS TERHADAP VONIS BEBAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BIOTA LAUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA (Studi Putusan Nomor 245/PID.B/2014/PN.Pdl). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
ANALISIS YURIDIS TERHADAP VONIS BEBAS PENGADILAN NEGERI PANDEGLANG KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BIOTA LAUT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1990.PDF
Restricted to Registered users only

Download (18MB)

Abstract

Ismatuddinina, NIM: 1111120915. Juridical Analysis of the Freedoms of the Pandeglang District Court to the Actors of Crime of Marine Biota Judging From Law Number 5 Of 1990 Concerning Conservation of Natural Resources And Their Ecosystems (Study Of Decision Number 245.PID.B/2014/PN.Pdl) The large number of illegal activities in the midst of the vastness of Indonesian waters has made efforts to protect, maintain and preserve biological natural resources and their ecosystems into actions that cannot be said to be easy. On the Ujung Kulon Peninsula, illegal activities to date continue to occur, even the intensity tends to increase. This was evidenced by the results of video surveillance cameras and the large number of lost memory cards, even though previously the Ujung Kulon National Park Hall along with village officials and the local police had made preventive efforts by giving guidance and making statements against those recorded by video cameras. Then in 2014 ago, the Ujung Kulon National Park Office Investigator accompanied by the Sumur Sector Police conducted legal proceedings against Misdan bin Bakri along with his two colleagues who were also caught, the actions of which were categorized as actions that were not in accordance with the utilization zone and other zones from the National Park. However, after the case entered the trial period, the Panel of Judges declared the free verdict on the defendants. Based on the chronology above, Decision Number: 245 / Pid.B / 2014 / PN.Pdl with Defendant Misdan bin Bakri is certainly interesting to study further and in depth regarding the ratio of decidendi or reasoning that was used as a foundation by the Pandeglang District Court Judge and whether the decision was already in line or not, then whether there are elements of trial by the mob (tried by mass) in the trial process of this case. After seeing the problems that the author will examine, the method used is a qualitative method. After the Researchers conducted a series of studies, it was concluded that the decision of the Panel of Judges which stated that Defendant Misdan bin Bakri was not legally proven and was convinced of guilt was a wrong decision. Because based on the analysis presented by the Researcher it indicates that the actions of Defendant Misdan bin Bakri have fulfilled the elements mentioned above. Keywords : Court Decisions, Theft Crimes, Marine Biota, National Parks.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorAsphianto, AanUNSPECIFIED
Thesis advisorRidwan, RidwanUNSPECIFIED
Additional Information: Banyaknya aktivitas ilegal di tengah-tengah luasnya perairan Indonesia ini telah membuat upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menjadi tindakan yang tidak bisa dikatakan mudah. Di Semenanjung Ujung Kulon, aktivitas ilegal sampai saat ini masih terus terjadi, bahkan intensitasnya cenderung meningkat. Hal itu dibuktikan oleh hasil rekaman video kamera pengawas serta banyaknya memory card yang hilang, meski sebelumnya Balai Taman Nasional Ujung Kulon bersama aparat desa dan pihak Kepolisian setempat telah melakukan upaya preventif dengan memberi pembinaan dan membuat surat pernyataan terhadap mereka yang terekam kamera video. Kemudian pada tahun 2014 yang lalu, Penyidik Balai Taman Nasional Ujung Kulon dengan didampingi oleh Kepolisian sektor Sumur melakukan proses hukum terhadap Misdan bin Bakri bersama kedua orang rekannya yang juga tertangkap, perbuatannya tersebut oleh kepolisian dikategorikan sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan zona pemanfaatan dan zona lain dari Taman Nasional. Tetapi, setelah kasus tersebut memasuki masa persidangan, Majelis Hakim justru menyatakan vonis bebas terhadap para terdakwa. Berdasarkan kronologis di atas, Putusan Nomor: 245/Pid.B/2014/PN.Pdl dengan terdakwa Misdan bin Bakri tentunya menarik untuk dikaji lebih jauh dan mendalam perihal ratio decidendi atau reasoning yang dijadikan landasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dan apakah putusan tersebut sudah sesuai jalur atau belum, kemudian apakah terdapat unsur trial the mob (diadili oleh massa) dalam proses persidangan kasus ini. Setelah melihat permasalahan yang akan penulis teliti, maka metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Setelah Peneliti melakukan serangkaian penelitian, didapatlah suatu kesimpulan bahwa keputusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Misdan bin Bakri tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah keputusan yang keliru. Sebab berdasarkan analisis yang dipaparkan oleh Peneliti menandakan bahwa perbuatan Terdakwa Misdan bin Bakri telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas. Kata Kunci : Putusan Pengadilan, Tindak Pidana Pencurian, Biota Laut, Taman Nasional.
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 29 Sep 2021 05:21
Last Modified: 29 Sep 2021 11:43
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1653

Actions (login required)

View Item View Item