Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

ANALISIS YURIDIS DAN PENGGUNAAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) TERHADAP KASUS KARTEL SEKUTER MATIK 110-125 CC ANTARA HONDA DAN YAMAHA INDONESIA PERSAINGAN TIDAK SEHAT DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-I/2016 JO Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN Jkt Utr)

ADHIARTA, TIYON (2019) ANALISIS YURIDIS DAN PENGGUNAAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) TERHADAP KASUS KARTEL SEKUTER MATIK 110-125 CC ANTARA HONDA DAN YAMAHA INDONESIA PERSAINGAN TIDAK SEHAT DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 (Studi Putusan Nomor:04/KPPU-I/2016 JO Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN Jkt Utr). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
ANALISIS YURIDIS DAN PENGGUNAAN BUKTI TIDAK LANGSUNG (INDIRECT EVIDENCE) TERHADAP KASUS KARTEL SEKUTER MATIK 110-125 CC ANTARA HONDA DAN YAMAHA INDONESIA.pdf
Restricted to Registered users only

Download (4MB)

Abstract

This study discusses the pricing of automatic scooter motorcycles which results in unfair business competition, including cartels and proof systems used in resolving cases in the perspective of business competition law based on Law No.5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition . Pricing agreements are violations that are difficult to prove because rarely or no pricing agreements are made in writing, it is difficult to find direct evidence of price fixing or cartel cases. Because of this, indirect evidence appears as evidence that KPPU uses to decide the case of the cartel. The indirect evidence used in the case of a motorcycle cartel is that there is a price movement indicating a similar trend among the reported parties. Two business actors that made a pricing agreement, namely PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing as Reported Party I with PT. Astra Honda Motor as Reported Party II. Based on the case's decision, the researcher analyzed the success of the use of indirect evidence in terminating the case by KPPU and the importance of adding a separate article explaining in detail the meaning and classification of things that could be categorized as indirect evidence in Law Number 5 1999 concerning Prohibition of Monopoly and Unfair Business Competition to provide legal certainty for business actors. This study uses a type of qualitative research using a juridical-normative research approach. Research conducted in addition to reviewing legislation, books, and journals (library research) related to this thesis. The direct interview research to support the evidence in this study, namely by interviewing the clerk in the Decision of the North Jakarta District Court Number 163 / Pdt.G / KPPU / 2017 / PN Jkt Utr.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorFauziah, FaridatulUNSPECIFIED
Thesis advisorPrihartono, AgusUNSPECIFIED
Additional Information: Studi ini membahas mengenai penetapan harga sepeda motor skuter matik yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, termasuk kartel dan sistem pembuktian yang digunakan dalam menyelesaikan perkara dalam perspektif hukum persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga merupakan pelanggaran yang sulit dibuktikan karena jarang atau tidak ada perjanjian penetapan harga yang dilakukan secara tertulis, sulitnya menemukan bukti langsung dari kasus penetapan harga ataupun kartel, Karena hal tersebut, muncul bukti tidak langsung (indirect evidence) sebagai alat bukti digunakan KPPU untuk memutus perkara kartel. Bukti tidak langsung yang digunakan pada kasus kartel sepeda motor ini adalah adanya pergerakan harga menunjukkan adanya tren yang sama diantara para terlapor. Dua pelaku usaha yang melakukan kesepakatan penetapan harga, yaitu PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sebagai Terlapor I dengan PT. Astra Honda Motor sebagai Terlapor II. Berdasarkan putusan perkara tersebut, peneliti menganalisis keberhasilan penggunaan bukti tidak langsung (indirect evidence) di dalam pemutusan perkara oleh KPPU dan pentingnya penambahan pasal tersendiri yang menjelaskan secara rinci pengertian dan penggolongan sesuatu hal yang dapat dikategorikan sebagai bukti tidak langsung di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian yuridis-normatif. Penelitian yang dilakukan selain melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, buku- buku, dan jurnal (library research) yang berhubungan dengan skripsi ini. Adapun penelitian wawancara langsung untuk menunjang bukti pada penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai panitera pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 163/Pdt.G/KPPU/2017/PN Jkt Utr. . Kata Kunci : Bukti Tidak Langsung (Indirect Evidence) Persaingan Usaha Tidak Sehat, Kartel, Penetapan Harga
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: Admin Eprints Untirta
Date Deposited: 29 Sep 2021 05:18
Last Modified: 29 Sep 2021 11:43
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1652

Actions (login required)

View Item View Item