MELINDA, SENDY (2019) ANALISIS HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PT. REKSA FINANCE DITINJAU MENURUT KETENTUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
ANALISIS HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN LEASING PADA PT. REKSA FINANCE DITINJAU MENURUT KETENTUAN UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
Abstract
Title: Legal Analysis of Raw Kiausula Inclusion in a Leasing Agreement at PT. Mutual Finance is borrowed according to the provisions of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection PT. Reksa Finance as the seller of motor vehicle rental formulates standard agreements whose clauses have been standardized or stipulated earlier, including letters of application for prospective buyers of leases, which contain the identity of the buyer of the lease, income, statement and power of attorney which contains the seller's right to withdraw the motorized vehicle and the buyer lease if the buyer is unable to pay, the permit to return the goods contains the seller's right to lease the object of the lease and the hand of the lease buyer, the ability to pay fines, a motorized vehicle receipt and others, while the buyer of the lease only has to sign the agreement have been prepared in advance unilaterally by the manufacturer. Based on this background, it can be concluded that the identification of the problem of this study is 1. If the inclusion of standard kiausula in the lease agreement at PT. The mutual fund is in accordance with the provisions of Law Number 8 of 1999 Concerning Consumer Protection? 2. How does the legal protection of consumers, due to the inclusion of standard kiausula in the lease agreement if it causes consumer losses. The research method used in this study is a normative juridical research method. The agreement entered into by PT. Mutual Finance still has a number of standard kiausula that are not in accordance with the provisions of Article 18 of the UUPK because the kiausula is perceived as not fair and biased between Article 4 Item 4, Article 4 Item 4.2, Article 6 Item 6.7, Article 8 and Article 12 Item 21.1. This can be seen in the rights and obligations of the parties in the credit agreement, where the company's rights are far greater when compared to the obligations and rights of consumers. Provisions in UUPK Article 18 paragraph (3) state that if there are still standard agreements / ideas in a document and / or agreements prohibited under that Article, then the agreement is null and void. If a void condition is fulfilled then the condition terminates the engagement and brings everything back to its original state so that the creditor who has received the promised achievement must return what he has received. Keywords: Raw Kiausula, Agreement, Consumer.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Judul : Analisis Hukum Pencantuman Kiausula Baku Dalam Perjanjian Leasing Pada PT. Reksa Finance Ditinjan Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen PT. Reksa Finance selaku penjual sewa kendaraan bermotor merumuskan perjanjian baku yang klausulanya sudah dibakukan atau ditetapkan sebelumya, antara lain surat permohonan calon pembeli sewa, yang berisi identitas pembeli sewa, penghasilan, surat pemyataan dan kuasa yang berisi hak penjual sewa untuk menarik kembali kendaraan bermotor dan pembeli sewa apabila pembeli sewa tidak sanggup membayar, surat izin pengembalian barang berisi hak penjual sewa untuk menank objek leasing dan tangan pembeli sewa, kesanggupan membayar denda, surat tanda terima kendaraan bermotor danlain-lain, sedangkan pihak pembeli sewa hanya tinggal menanda-tangani saja perjanjian yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh produsen. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan identifikasi masalah penelitian ini adalali 1. Apakali pencantuman kiausula baku dalam perjanjian leasing pada PT. Reksa Finance tersebut sudah sesuai ditmjau menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen, akibat pencantuman kiausula baku dalam perjanjian leasing apabila menimbulkan kerugian konsumejL. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Perjanjian yang diadakan PT. Reksa Finance masih terdapat beberapa kiausula baku yang belum sesuai dengan ketentuan Pasal 18 UUPK karena kiausula tersebut dirasakan tidak wašar dan bersifat berat sebelah diantarnya pasal 4 Butir 4, pasal 4 Butir 4.2, Pasal 6 Butir 6.7, pasal 8 dan Pasal 12 Butir 21.1. Hal ini terlihat pada hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit tersebut, dimana hak perusahaan jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan kewaj iban maupun hak konsumen. Ketentuan di dalam UUPK Pasal 18 ayat (3) menyatakan jika ternyata masih terdapat perjanjian/idausula baku pada suatu dokuinen danlatau perjanjian yang dilarang menurut Pasal tersebut, maka perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Apabila suatu syarat batal terpenuhi maka syarat tersebut menghentikan perikatan dan membawah segala sesuatu kembali pada keadaan semula dengan demikian si kreditur yang telah menerima prestasi yang diperjanjikan hanus mengembalikan apa yang telah diterimanya. Kata kunci: Kiausula Baku, Perjanjian, Konsumen | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Admin Eprints Untirta | |||||||||
| Date Deposited: | 29 Sep 2021 05:09 | |||||||||
| Last Modified: | 29 Sep 2021 11:43 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/1649 |
Actions (login required)
 |
View Item |