Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

PENGUATAN KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN ADMINISTRASI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA

yulia, yulia (2022) PENGUATAN KEDUDUKAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN ADMINISTRASI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TERBENTUKNYA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA. S1 thesis, universitas sultan ageng tirtayasa.

[img] Text (skripsi)
siti yulia_1111180056_fulltext.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB)
[img] Text
siti yulia_1111180056_cp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (555kB)
[img] Text
siti yulia_1111180056_01.pdf
Restricted to Registered users only

Download (816kB)
[img] Text
siti yulia_1111180056_02.pdf
Restricted to Registered users only

Download (485kB)
[img] Text
siti yulia_1111180056_03.pdf
Restricted to Registered users only

Download (413kB)
[img] Text
siti yulia_1111180056_04.pdf
Restricted to Registered users only

Download (384kB)
[img] Text
siti yulia_1111180056_05.pdf
Restricted to Registered users only

Download (331kB)
[img] Text
siti yulia_1111180056_ref.pdf
Restricted to Registered users only

Download (423kB)
[img] Text
siti yulia_1111180056_lamp.pdf
Restricted to Registered users only

Download (196kB)

Abstract

The State Administrative Court has the task of conducting examinations, deciding and resolving state administrative disputes, this is as stated in Article 47 of Law no. 5 of 1986 concerning the State Administrative Court. The identification of the problems used are: First, how to strengthen the position of the State Administrative Court in the mechanism of supervision of the implementation of decisions within the State Administrative Court; Second, how is the role of the State Administrative Court in realizing good governance in the administration of government. This researcher uses 2 (two) theories, namely the Theory of the State Administrative Judiciary Institution, and the Theory of Good Governance. This research is a normative legal research (legal research) with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show: 1) Weak implementation of State Administrative Court Decisions due to the absence of an executorial institution and coercive power in implementing State Administrative Court Decisions; and 2) The State Administrative Court as one of the instruments in judicial power is formed with the aim of providing protection for individual rights and community rights, developing and maintaining proper state administration according to law (rechtmatig) or appropriate according to law (wetmatig). ) or functionally appropriate (effective) or functioning efficiently, and provide legal protection and legal certainty. The conclusion is that the implementation of the decision of the State Administrative Court depends on the awareness and initiative of the State Administrative Officer. Therefore, the role of the Administrative Court is very important as a judicial control which can at the same time straighten out the actions and decisions made by Government Officials so that they are in accordance with the AAUPB principles. Keywords: Strengthening of Legal Position, Administrative Court, Administrative Court, Good Governance

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorrahmat, jajuli196104262000121001
Thesis advisorrila, kusumaningsih198012262008122001
Additional Information: ABSTRAK Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, hal ini sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Identifikasi masalah yang digunakan yaitu: Pertama, bagaimana Penguatan kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan putusan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara? Kedua, bagaimana peran Peradilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan (good governance) di dalam penyelenggaraan pemerintahan? Peneliti ini menggunakan 2 (dua) teori yaitu Teori Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, dan Teori Pemerintahan Yang Baik (good governance). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (legal research) dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan: 1) Lemahnya pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak terdapatnya lembaga eksekutorial dan kekuatan memaksa dalam pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara; dan 2) Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu perangkat dalam kekuasaan kehakiman dibentuk dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat, mengembangkan dan memelihara administrasi negara yang tepat menurut hukum (rechtmatig) atau tepat menurut undang-undang (wetmatig) atau tepat secara fungsional (efektif) atau berfungsi secara efisien, dan memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum. Kesimpulannya adalah Pelaksanaan Putusan Peradilan Tata Usaha Negara tergantung dari kesadaran dan inisiatif dari Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena itu peran dari PTUN sangat penting sebagai judicial control yang sekaligus dapat meluruskan tindakan dan keputusan yang dibuat oleh Pejabat Pemerintahan agar sesuai dengan prinsip AAUPB. Kata Kunci: Penguatan Kedudukan Hukum, Ptun, Peradilan Administrasi, Good Governance
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User: siti yulia yulia
Date Deposited: 14 Feb 2023 15:26
Last Modified: 14 Feb 2023 15:26
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/16041

Actions (login required)

View Item View Item