Handayani, Fitri and Stiawati, Titi and Waseh, Hasuri (2022) EVALUASI PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

Text FITRI HANDAYANI AP 2017.pdf Restricted to Registered users only Download (34MB)

Abstract

ABSTRAK FitriHandayani,6661170084.2022.EvaluasiPelaksanaanUndang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Kasus : Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Serang Banten). Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I: Titi Stiawati S.Sos., M,Si dan Pembimbing II: Drs. Hasuri Waseh, SE.,M.Si. Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebelum bekerja. Dalam pelaksanaanya pelindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada PMI sebelum bekerja berupa pelindungan administrasi maupun pelindungan teknis, yang didalam pelaksanaana masih mengalami beberapa kendala di antaranya, regulasi yang belum memadai, pembebasan biaya penempatan yang belum terlaksana dan belum terdapatnya fasilitas peningkatan kompetensi bagi CPMI untuk mendapatakan sertifikat kompetensi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil dari Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Banten dengan fokus pada pelindungan PMI sebelum bekerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan teknik purposive pada pemilihan informan. Teori yang digunakan adalah Evaluasi Kebijakan Publik dalam Agustino (2020 : 196) model evaluasi kebijakanpublik terdiri atas lima kriteria: SDA ( sumber daya aparatur), kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, regulasi (pendukung). Teknik pengumpulan datadenganmelakukanobservasi,wawancaradandokumentasi.Keabsahandata menggunakan triangulasi dan membercheck. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan pelindungan PMI sebelum bekerja di Provinsi Banten belum dilakukan secara optimal. Saran yang dapat diberikan adalah perlunya pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan pelindungan bagi PMI dengan membentuk peraturan daerah, baik mengenai pelindungan dalam penempatan maupun dalam penempatan anggarandaerah. Kata Kunci : Evaluasi, Pelindungan, Pekerja Migran Indonesia (PMI). ABSTACK FitriHandayani.666170084.2022.EvaluationofTheImplementationofLaw Number 18 Of 2017 Concerning the Protection Of Indonesian Migran Workers (Case Study : Indonesian Migrant Workers Protection Agency (BP2MI) Serang Banten). Public Administration Study Program. Faculty of Social and Political Sciences. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I: Titi Stiawati S.Sos., M, S.I and Advisor II: Drs. Hasuri Waseh SE., M.Si The focus of this research is the Evaluation of the Protection of Indonesian Migrant Workers (PMI) before working. In its implementation, the pre- employment protection provided by the government to Indonesian Migrant Workers (PMI) is in the form of administrative protection and technical protection, which in its implementation are still experiencing several obstacles, including inadequate regulations, exemption from placement fees that have not been implemented and there are no competency improvement facilities. For Prospective Indonesian Migrant Workers (CPMI) to obtain a competency certificate funded by the local government. This study aims to find out how the results of the implementation of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in Banten with a focus on the protection of PMI before work. The method used in this research is qualitative with purposive technique in selecting informants. The theory used is Public Policy Evaluation in Agustino (2020: 196) the public policy evaluation model consists of five criteria: SDA (apparatus resources), institutions, infrastructure andtechnology,finance,regulations(supporting).Datacollectiontechniquesby conductingobservations,interviewsanddocumentation.Thevalidityofthedata using triangulation and member check. The result of this research is that the implementation of PMI protection before working in Banten Province has not been carried out optimally. Suggestions that can be given are the need for local governments to pay more attention to the protection of Indonesian Migrant Workers 'PMI' by establishing regional regulations, both regarding protection in placement and in the placement of regionalbudgets. Keywords : Evaluation, Protection, Indonesian Migran Workers (PMI)

Actions (login required)

View Item