Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA SERANG

Ishlahati, Ishlahati and Cadith, Juliannes and Jumiati, Ipah Ema (2022) EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH DI KOTA SERANG. S1 thesis, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.

[img] Text
EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH.docx
Restricted to Registered users only

Download (44MB)

Abstract

ABSTRAK Ishlahati, NIM. 6661170020. Skripsi. Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kota Serang (Studi Kasus: Pajak Hotel atas Rumah Kos). Program Studi Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dosen Pembimbing I Dr. Juliannes Cadith, M.Si. Dosen Pembimbing II Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si. Fokus penelitian ini adalah Evaluasi Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya Pajak Hotel atas Rumah Kos di Kota Serang. Dalam evaluasi ini terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan seperti masih banyaknya rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh tidak terdata oleh Bapenda Kota Serang yang membuatpemilik rumah kos tidak terdaftar sebagai wajib pajak; Rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak hotel atas rumah kosKota Serang; Lemahnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pendekatan kepada wajib pajak; dan Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Bapenda Kota Serang. Teori yang digunakan adalah teori evaluasi yang dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam terdiri dari empat tahapan aspek evaluasi yaitu CIPP. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran dengan teknis analisis data yang menggunakan model Irawan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan kebijakan pajak hotel atas rumah kos di Kota Serang belum berjalan secara optimal. Penentuan tarif pajak hotel atas rumah kos dengan tarif 10% masih dirasa keberatan oleh wajib pajak hotel atas rumah kos sehingga membuat wajib pajak menunggak pembayaran pajak daerah tersebut. Ketersediaan sumber daya manusia dan sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai. Sosialisasi yang telah dilakukan belum menyeluruh sehingga informasi mengenai kebijakan pajak hotel atas rumah kos tidak tersampaikan dengan baik, serta lemahnya penegakan sanksi. Belum optimalnya kontribusi pajak hotel atas rumah kos terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Serang dari sektor pajak daerah. Kata kunci: Evaluasi, Peraturan Daerah, Pajak Hotel atas Rumah Kos   ABSTRACT Ishlahati, NIM 6661170020. Thesis. Evaluation of Serang City Regional Regulation Number 17 of 2010 concerning Regional Taxes in Serang City (Case Study: Hotel Tax on Boarding Houses). Public Administration Study Program. Faculty of Social Science and Political Science. Sultan Ageng Tirtayasa University. Advisor I Dr. Juliannes Cadith, M.Sc. Advisor II Dr. Ipah Ema Jumiati, M.Si. The focus of this research is the evaluation of Serang City Regional Regulation Number 17 of 2010 concerning Regional Taxes, especially Hotel Taxes on Boarding Houses in Serang City. In this evaluation, there are several problems in implementing the policy, such as the number of boarding houses with more than ten rooms not being recorded by the Serang City Bapenda which makes boarding house owners not registered as taxpayers; The low level of awareness of hotel taxpayers on boarding houses in Serang City; The weak role of local governments in approaching taxpayers; and Lack of socialization carried out by the Serang City Bapenda. The theory used is the evaluation theory developed by Daniel Stufflebeam which consists of four stages of evaluation aspects, namely CIPP. The method used is descriptive qualitative which aims to provide an overview with technical data analysis using the Irawan model. The result of this research is the implementation of hotel tax policy on boarding houses in Serang City has not run optimally. The determination of the hotel tax rate on boarding houses at a rate of 10% is still considered objectionable by hotel taxpayers on boarding houses so that the taxpayer is in arrears in paying the local tax. The availability of human resources which is an important element in the success of the hotel tax policy on boarding houses and the available facilities and infrastructure is still inadequate. The socialization that has been carried out has not been comprehensive so that information regarding hotel tax policies on boarding houses is not conveyed properly, as well as weak enforcement of sanctions. Keywords: Evaluation, Regional Regulation, Hotel Tax on Boarding Houses

Item Type: Thesis (S1)
Subjects: Communication > Science Journalism
Divisions: 06-Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > 65201-Program Studi Ilmu Pemerintahan
Depositing User: Perpustakaan FISIP
Date Deposited: 19 Jul 2024 15:52
Last Modified: 19 Jul 2024 15:52
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/15463

Actions (login required)

View Item View Item