Search for collections on EPrints Repository UNTIRTA

KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG TIDAK DIAJUKAN PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN WEWENANG DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Aminah, Siti (2021) KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG YANG TIDAK DIAJUKAN PRESIDEN DIHUBUNGKAN DENGAN WEWENANG DAN FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

[img] Text
COVER.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (937kB)
[img] Text
BAB I.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (739kB)
[img] Text
BAB II.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (698kB)
[img] Text
BAB III.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (679kB)
[img] Text
BAB IV.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (705kB)
[img] Text
BAB V.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (594kB)
[img] Text
DAFTAR PUSAKA.pdf - Published Version
Restricted to Registered users only

Download (615kB)

Abstract

Presiden diberikan kewenangan untuk menetapakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang memberikan konsekuensi logis terhadap presiden untuk mengajuakan PERPPU tersebut kepada DPR sebagaimana amanah konstitusi tertulis Negara Indonesia untuk diberikan persetujuan menjadi Undang-Undang atau apabila tidak mendapat persetujuan maka perlu dicabut keberlakuannya. Data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM terdapat 12 PERPPU yang tidak dicabut maupun tidak ditetapkan menjadi undang-undang akibat tidak diajukan presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa kedudukan dari PERPPU yang tidak diajukan Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat serta mengetahui bagaimana wewenang dan fungsi dari Dewan Perwakilan Rakyat ketika terdapat PERPPU yang tidak diajukan Presiden. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris/sosiologis. Dengan Sumber Data Penelitian yakni sumber data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan perppu yang tidak diajukan presiden secara otomatis menjadi tidak berlaku berdasarkan asas hukum Lex Posterior Derogat Legi Priori. Minimnya penggunaan hak interpelasi yang menjadi kewenangan dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat terhadap PERPPU. Sehingga sudah seharusnya wewenang dan fungsi tersebut berjalan sebagaimana amanah UU NRI Tahun 1945 sehingga kedepannya tidak ada PERPPU yang tidak dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat akibat tidak diajukan Presiden.

Item Type: Thesis (S1)
Contributors:
ContributionContributorsNIP/NIM
Thesis advisorSuriyanti, Lili197308242002122001
Thesis advisorRiesta Dewi, Lia197508182005012002
Additional Information: The President is given the authority to enact a Government Regulation in Lieu of a Law (PERPPU) which provides logical consequences for the president to propose the PERPPU to the DPR as mandated by the written constitution of the Indonesian State to be granted approval to become a law or if it does not get approval it needs to be revoked. Data obtained from the Directorate General of Legislation of the Ministry of Law and Human Rights, there are 12 PERPPUs that have not been revoked or have not been enacted into law because the president did not submit them to the House of Representatives. This study aims to find out what kind of position the PERPPU has not submitted by the President to the House of Representatives and to find out how the authority and function of the House of Representatives when there is a Government Regulation that the President has not submitted. This research usesqualitative methods with a normative juridical approach and empirical / sociological juridical approach. With research data sources, namely primary data sources and secondary data. The results showed that the position of the perppu not proposed by the president automatically became invalid based on the legal principles of Lex Posterior Derogat Legi Priori. The minimal use of the interpellation right which is the authority and function of the House of Representatives towards PERPPU. So that the authority and function should be carried out as mandated by the 1945 NRI Law so that in the future there will be no PERPPU that is not discussed by the House of Representative due to not being proposed by the President. Keywords : Government Regulation, President, House Of Representative
Uncontrolled Keywords: Kata-kata Kunci : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 01-Fakultas Hukum
Depositing User: Perpustakaan Pusat
Date Deposited: 11 Aug 2022 09:02
Last Modified: 11 Aug 2022 09:02
URI: http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/15432

Actions (login required)

View Item View Item