Saleh, Silviana (2022) KEDUDUKAN HUKUM ANAK ANGKAT YANG TIDAK MELALUI PENETAPAN PENGADILAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF (Studi Kasus di Desa Baros Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (984kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (916kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (702kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (910kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (671kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Pengangkatan anak bukanlah hal baru di Indonesia. Sejak dahulu, praktik pengangkatan anak sudah terjadi sesuai dengan alasan, cara dan motivasi yang berbeda-beda. Berdasaran Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak melalui lembaga peradilan merupakan upaya untuk menjaga hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang terlibat didalamnya. Praktiknya di Indonesia saat ini, masih ada orang tua angkat yang tidak menjalankan dan melaksanakan suatu peraturan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan hukum anak angkat yang tidak melalui penetapan pengadilan berdasarkan hukum islam dan hukum positif? dan bagaimana akibat hukum terhadap anak angkat yang tidak melalui penetapan pengadilan hukum islam dan hukum positif?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang ditunjang dengan data primer berupa wawancara dengan Orang tua yang melakukan pengangkatan anak, kepala Desa Baros dan Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan hukum anak angkat yang tidak melalui penetapan pengadilan baik dari segi hukum islam maupun hukum positif, tetaplah anak dari orang tua kandung, dikarenakan belum sah menjadi anak orang tua angkat. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Adoption of children is not new in Indonesia. Since ancient times, the practice of adoption has occurred according to different reasons, methods and motivations. Based on Government Regulation Number 54 of 2007, requests for adoption of children who have met the requirements are submitted to the court to obtain a court order. Adoption of children through the judiciary is an effort to safeguard the rights and obligations of each party involved in it. In practice in Indonesia today, there are still adoptive parents who do not implement and implement regulations properly and correctly, causing legal irregularities such as adoption of children who do not go through court decisions. This research was conducted to find out how the legal position of adopted children who did not go through court rulings based on Islamic law and positive law? and what are the legal consequences for adopted children who do not go through the ruling of Islamic law courts and positive law.?This study used an empirical juridical method with descriptive analytical research specifications. The data used in this study are secondary data supported by primary data in the form of interviews with parents who adopted children, the head of Baros Village and the Head of the Rangkasbitung Religious Court, which were analyzed descriptively qualitatively. The results showed that the legal position of adopted children who did not go through court rulings both in terms of Islamic law and positive law, were still children of biological parents, because they were not legally adopted as children of adoptive parents. Adoption of a child without a court order can have adverse legal consequences for both the adopted child and the adoptive parents. Legal consequences that can arise include, for example, disruption of the relationship between the adopted child and other family members in terms of inheritance or their respective rights and obligations as regulated in the law. Keywords : Adoption of children, Legal position, Court order | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Kedudukan Hukum, Penetapan Pengadilan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2022 10:02 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2022 10:02 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/15226 |
Actions (login required)
 |
View Item |