Rochmat Purnama, Muhammad (2022) IMPLEMENTASI HAK-HAK TAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH KEJAKSAAN TERHADAP TAHANAN DI KEJAKSAAN (STUDI DI KEJAKSAAN PADANG SIDEMPUAN). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (609kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (567kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (556kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (630kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (489kB) |
Abstract
Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana Pasal 1 Ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, Negara berdasar hukum berarti lembaga-lembaga negara mempergunakan kekuasaannya berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, kejaksaan mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan menegakan hak asasi manusia salah satu dalam hal tindakan penahanan, untuk itu diperlukan peraturan yang mengikat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak tahanan apakah dalam pelaksanaanya tahanan sudah mendapatkan hak-haknya di Kejaksaan khususnya di Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana penerapan hak-hak tahanan yang tahan di oleh Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan dan bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi penegak hukum di Kejaksaan yang tidak menerapkan pemberian hak-hak tahanan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan undang-undang. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer didukung oleh data sekunder dan tersier kemudian dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan hak-hak tahanan sering kali diabaikan oleh aparat, walaupun diberikan tetapi masih sangat dibatasi, tidak terpenuhinya hak-hak tahanan merupakan salah satu bentuk kekerasan secara tidak langsung karena akan mengakibatkan kerugian fisik dan phisikis terhadap tahanan dan oknum yang melakukan perbuatan terhadap tahanan dengan tidak memberikan hak kepada tahanan atau melakukan kekerasan terhadap tahanan, namun pada kenyataanya banyak oknum aparat yang melakukan perbuatan tersebut tidak terkena sanksi pidana tetapi oknum aparat tersebut hanya terkena sanksi disiplin.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Indonesia as a rule of law, is stated in article 1 paragraph (3) “Indonesia is a rule of law”, rule of law is state institutions exercise their power based on applicable law and in the manner prescribed in law. The prosecutor's office is a government institution, exercising state power in the field of prosecution as well as other authorities based on law, the prosecutor's office has an obligation to respect, protect and uphold human rights is one in terms of containment measures, for that we need binding regulations in the implementation of its duties and functions, This is intended to protect the rights of detainees whether in the implementation of detainees get their rights at the prosecutor's office, especially at the Padang Sidempuan District Attorney. Based on this background, the problem studied is How is the implementation of the rights of detainees held at the Padang Sidempuan State Prosecutor's Office and What is the legal responsibility for law enforcers at the prosecutor's office who do not implement the granting of prisoners' rights. This research was conducted using normative juridical methods. The research approach uses a statutory approach. Sources of data used are secondary data sources supported by tertiary data and then analyzed qualitatively. This research results in the conclusion that the authorities often neglected the rights of detainees, although they were granted but were still severely restricted the failure to fulfill the rights of detainees is a form of indirect violence because it will result in physical and physical harm to the detainee and a person who commits an act against a detainee by not giving the prisoner rights or committing violence against the detainee But in fact, many of the officers who committed the act were not subject to criminal sanctions, but these officers were only subject to disciplinary action Keywords : Implementation, Rights of Prisoners, Padang Sidempuan DistrictAttorney. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Implementasi, Hak-Hak Tahanan, Kejaksaan Negeri Padang Sidempuan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2022 09:57 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2022 09:57 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/15225 |
Actions (login required)
 |
View Item |