SYAHDIN, BILAL (2022) EFEKTIVITAS PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DI WILAYAH KABUPATEN TANGERANG BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19). S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (642kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (737kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (557kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (505kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (509kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (809kB) |
Abstract
Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk penanggulangan bencana Pandemi Covid-19 yaitu dengan mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Hal ini menjadi latar belakang dalam pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang pada awal bulan Maret 2020 yang terkonfirmasi kasus Covid-19 sebanyak 43 orang dan suspek 468 Covid-19. Pemerintah Kabupaten Tagerang mengusulkan pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar ke Menteri Kesehatan dan telah disetujui oleh Menteri Kesehatan dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor. HK.01.07/MENKES/249/2020. Peneliti tertarik menelaah tentang Bagaimana efektivitas pembatasan sosial berskala besar di wilayah Kabupaten Tangerang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)? dan Bagaimana dampak sosial pembatasan sosial berksala besar di wilayah Kabupaten Tangerang terhadap penanganan Covid-19? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris sosiologis, dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis. Menggunakan data primer yang bersumber dari lapangan berupa wawancara kepada Dinas Kabupaten Tangerang dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Tangerang, data sekunder yang bersumber dari unddang-undang, dokumen resmi, dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan berupa wawancara langsung. Serta analisis data yang menggunakan analisis yuridis kualitatif dengan menggunakan data yang diperoleh kemudian di analisis dalam bentuk kalimat. Berdasarkan data penelitian, penulis dapat diperoleh melalui dari wawancara langsung kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang seharusnya dalam pembatasan sosial berskala besar pemerintah Kabupaten Tangerang mensosialisasikan serta menerapkan sanksi dan aturan yang tegas sesuai dengan Peraturan Bupati Tangerang, sehingga masyarakat dapat disiplin melakukan 3M yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker serta tidak melanggar protokol kesehatan.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | Indonesia is a constitutional state based on the provisions of Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads that the State of Indonesia is a constitutional state. The Indonesian government issued a policy for the response to the Covid-19 Pandemic disaster, namely by ratifying Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). This is the background for the imposition of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area in early March 2020, with 43 confirmed Covid-19 cases and 468 suspected Covid-19 cases. The Government of Tagerang Regency has proposed large-scale social restrictions to the Minister of Health and this has been approved by the Minister of Health with the Decree of the Minister of Health Number. HK.01.07 / MENKES / 249/2020. Researchers are interested in examining the effectiveness of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area based on Government Regulation Number 21 of 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)? and What is the social impact of large-scale social restrictions in the Tangerang Regency area on the handling of Covid-19? This research uses normative juridical and sociological empirical methods, using descriptive analytical research. Using primary data sourced from the field in the form of interviews with the Tangerang Regency Office and the Tangerang Regency Covid-19 Handling Task Force, secondary data sourced from laws, official documents, and books related to the object of research. Data collection techniques using library research and field research in the form of direct interviews. As well as data analysis using qualitative juridical analysis using the data obtained and analyzed in the form of sentences. Based on research data, the author can be obtained through direct interviews with the Tangerang District Health Office and the Covid-19 Handling Task Force which should be in large-scale social restrictions, the Tangerang Regency government should socialize and apply strict sanctions and rules in accordance with the Tangerang Regent Regulation, so that the public can discipline to do 3M, namely washing hands, maintaining distance, and wearing masks and not violating health protocols. Keywords : Government , Restrictions, Health | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Pemerintah, Pembatasan, Kesehatan | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 04 Aug 2022 09:46 | |||||||||
| Last Modified: | 04 Aug 2022 09:46 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/15222 |
Actions (login required)
 |
View Item |