Anugrah Wiguna, Megi (2022) KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PENGESAHAN PAJAK TAHUNAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN. Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) |
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (333kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (189kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (421kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (135kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (256kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Kewenangan atas tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian terkait penindakan hukum pelanggaran pengesahan tahunan pada STNK akibat pajak tahunan Kendaraan Bermotor yang tertunggak menjadikan permasalahan dalam masyarakat. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengangkat permasalahan sebagai berikut: Pertama, bagaimana keabsahan dokumen STNK yang telah habis masa waktu berlaku dan belum pengesahan perpanjangan akibat pajak kendaraan masih terhutang (belum bayar); Kedua, apakah dokumen STNK yang habis masa waktu berlaku dan belum pengesahan perpanjangan akibat pajak kendaraan belum dibayar termasuk pelanggaran lalu lintas menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Ketiga, bagaimana kewenangan aparat Kepolisian terhadap penegakan hukum pelanggaran pajak kendaraan bermotor menurut UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini mengutamakan data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data melalui studi dokumen atau bahan Pustaka, pengamanatan atau ovservasi, dan wawancara atau interview. Berdasarkan hasil analisis dan penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: Pertama, keabsahan dokumen STNK yang telah habis masa berlakunya merupakan bentuk dari suatu legalitas dalam kepemilikan dan penggunaan kendaraan bermotor yang merupakan legalitas berdasarkan pola waktu yang telah ditetapkan; Kedua, dokumen STNK yang habis masa waktu berlaku dan belum pengesahan perpanjangan akibat pajak kendaraan belum dibayar termasuk pelanggaran lalu lintas menurut UU No. 22 Tahun 2009 pada pasal 288 Ayat 1 Juncto Pasal 70 Ayat 2 yang jika dokumen STNK itu tidak terdapat pengesahan tahunan maka dianggap tidak sah; Ketiga, berdasarkan pada UU No. 22 Tahun 2009 Kewenangan aparat Kepolisian terhadap penegakan hukum pelanggaran pajak kendaraan bermotor hanya sebagaai pengawasan tahunan yang dapat menumbuhkan kepatuhan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor melalui penindakan pada Pasal 288 Ayat 1 yang didalamnya merupakan kelengkapan STNK berupa pengesahan tahunan.
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | The authority for actions taken by the Police related to the enforcement of the law violations of annual ratification on vehicle registration due to annual taxes on oversized Motor Vehicles makes problems in the community. Based on this research raised the following issues: first, how the validity of stnk documents that have expired and have not ratified the extension due to vehicle tax is still owed (not paid); Second, whether the registration documents are expired and have not ratified the extension due to unpaid vehicle taxes including traffic violations according to Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport; Third, how the authority of police officers against law enforcement of motor vehicle tax violations according to Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport. This study uses normative juridical research. The data sources in this study prioritize primary and secondary data. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection through document studies or Library materials, safeguards or ovservation, and interviews or interviews. Based on the results of analysis and research obtained the following results: First, the validity of the expired stnk document is a form of legality in the ownership and use of motor vehicles which is legal based on the stipulated time pattern; Second, the registration document that expires and has not ratified the extension due to unpaid vehicle tax including traffic violations according to Law No. 22 of 2009 in Article 288 Paragraph 1 Juncto Article 70 Paragraph 2 which if the stnk document is not there is annual ratification then it is considered invalid; Third, based on Law No. 22 of 2009 the authority of police officers to enforce the law on violations of motor vehicle tax only as annual supervision that can foster compliance with motor vehicle taxpayers through the enforcement of article 288 Paragraph 1 in which is the completeness of stnk in the form of annual ratification. Keywords: Authority, Police, Vehicle Tax, Traffic. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Kewenangan, Kepolisian, Pajak Kendaraan, Lalu Lintas. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 02 Aug 2022 09:38 | |||||||||
| Last Modified: | 02 Aug 2022 09:38 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/15101 |
Actions (login required)
 |
View Item |