Rizky Ramadhan, Fariz (2022) PERTANGGUNG JAWABAN ATAS WANPRESTASI JUAL BELI DENGAN SISTEM INDENT YANG DILAKUKAN PERUSAHAAN PT. KEMAKMURAN JAYA MANDIRI DI KOTA SERANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN BUKU III KUH-PERDATA. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.

	Text COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB)
	Text BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (669kB)
	Text BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (653kB)
	Text BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (700kB)
	Text BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (591kB)
	Text BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (483kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (797kB)

Abstract

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis dan variasi barang dan/atau jasa dengan dukungan teknologi dan informasi. Wanprestasi adalah sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (schadevergoeding). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan kepada konsumen jika terjadi wanprestasi yang di lakukan oleh perusahaan dan untuk mengetahui Pertanggungjawaban pelaku usaha kepada konsumen jika terjadinya wanprestasi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (the case approach). Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research) dengan didukung data primer yaitu wawancara, serta dengan analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Kemakmuran Jaya Mandiri yang telah melakukan indent 50% untuk kendaraan bermotor merk Honda forza 250cc berwarna merah tahun 2019 seharga Rp.76,500.000. Konsumen telah melakukan inden 50% dari harga tersebut tetapi hingga tanggal yang diperjanjikan motor yang dipesan tidak ada. Sehingga konsumen tidak mendapatkan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK dan PT. Kemakmuran Jaya dan juga konsumen melaksanakan perjanjian dengan itikad baik. Surat Pemesanan Biasanya setelah pesanan datang, Pihak Kemakmuran Jaya melakukan pengecekan terlebih dahulu agar tidak jadi perbedaan antara motor yang dipesan dengan motor yang di kirim mengingat pesanan yang dilakukan oleh PT. Kemakmuran Jaya tidak sedikit ditambah lagi banyak type motor dengan warna dan type yang serupa. Selain itu dilakukan juga pengecekan fisik motor yakni kondisi kesempurnaan body luar motor seperti cat, ban, lampu juga bagian dalam motor seperti radiator, mesin dan lain lain agar tidak terjadi permasalahan, mengingat proses.

Item Type:	Thesis (S1)
Contributors:	Contribution Contributors NIP/NIM Thesis advisor ASNAWI ROHANI, ACENG 196010251990021001 Thesis advisor SYHRUL, RULLY 198102252008121002
Additional Information:	The rapid economic development has resulted in various types and variations of goods and / or services supported by technology and information. Default is the implementation of obligations that are not timely or carried out improperly. So that it creates an obligation for the debtor to provide or pay compensation (schadevergoeding). The purpose of this research is to determine the form of protection to consumers in case of default do by the company and to find out the accountability of business actors to consumers in case of default. This research uses normative juridical research, with a statute approach and the case approach. The data used in this study are secondary data obtained from library research supported by primary data, namely interviews, and data analysis using qualitative descriptive. The results showed that PT. Kemakmuran Jaya Mandiri, which has made a 50% pivot for the Honda Forza 250cc colored red motor vehicle in 2019 for IDR 76,500,000. The consumer has made a 50% pivot from this price but until the agreed date the motorbike ordered does not exist. So that consumers do not get their rights as regulated in Article 4 UUPK and PT. Kemakmuran Jaya Mandiri and also consumers carry out the agreement in good faith. Order Letter Usually, after the order arrives, the Prosperity Jaya Party checks first so that there is no difference between the motorbike ordered and the motorbike that was sent considering the order made by PT. Kemakmuran Jaya Mandiriis not the least added by many types of motorbikes with similar colors and types. In addition, a physical check of the motorbike is also carried out, namely the condition of the perfection of the motorbike's outer body such as paint, tires, lights as well as the inside of the motorbike such as seats, dashboards, and others so that problems do not occur, considering the process. Keywords: Wanprestasi, Consumer Protection, Consumers, Responbility PT. Kemakmuran Jaya Mandiri
Uncontrolled Keywords:	Kata-kata Kunci: Wanprestasi, Perlindungan Konsumen, Konsumen, Pertanggungjawaban PT. Kemakmuran Jaya Mandiri
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum
Depositing User:	Perpustakaan Pusat
Date Deposited:	27 Jul 2022 12:12
Last Modified:	27 Jul 2022 12:12
URI:	http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14832

Actions (login required)

View Item