Hasanah, Uswatun (2022) IMPLEMENTASI PENGAWASAN IZIN LINGKUNGAN TERHADAP PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI DI KAMPUNG WANGUN DESA BATUKUWUNG KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. S1 thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (397kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (500kB) |
|
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (392kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (540kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (229kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (231kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) |
Abstract
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap segala kegiatan yang dapat merusak lingkungan. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB) merupakan kegiatan yang dapat menimbulkan dampak negatif, PLTB dalam melakukan kegiatan wajib memiliki dokumen lingkungan berupa AMDAL atau UKL-UPL sebagai syarat untuk memeproleh izin lingkungan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan latar belakang tersebut, dengan identifikasibagaimana implementasi pengawasan izin lingkungan terhadap pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Kampung Wangun Desa Batukuwung Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana hambatan dalam impementasi pengawasan izin lingkungan pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode yuridis empiris dengan jenis penelitian kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder mengenai penjelasan dari Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ditunjang oleh bahan hukum primer berupa wawancara dengan Pejabat Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten dan dianalisis secara yuridis kualitatif Hasil penelitian yang didapat adalah Pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten yaitu pengawasan secara langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung yaitu verifikasi lapangan dan pengawasan tidak langsung yaitu pengecekan terhadap dokumen lingkungan (UKL-UPL), dalam melakukan pengawasan masih adanya hambatan yaitu penolakan dari masayarakat karena kurangnya sosialisasi antara rakyat pemerintah dan perusahaan.
| Item Type: | Thesis (S1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | The Environmental Agency (DLH) based on Banten Provincial Regulation Number 10 of 2012 concerning Environmental Protection and Management has the authority to supervise all activities that can damage the environment. The construction of a Geothermal Power Plant (PLTB) is an activity that can cause negative impacts, PLTB in carrying out activities is required to have environmental documents in the form of an AMDAL or UKL-UPL as a condition for obtaining environmental permits in the framework of environmental protection and management. Based on this background, by identifying how the implementation of environmental permit supervision for the construction of geothermal power plants in Wangun Village, Batukuwung Village, Padarincang District, Serang Regency based on Banten Provincial Regulation Number 10 of 2012 concerning Environmental Protection and Management and how obstacles are in implementing permit supervision geothermal power plant construction environment. The method used in this research is to use juridical empirical methods with qualitative research types. The data used in this study is using secondary data regarding the explanation of Banten Provincial Regulation Number 10 of 2012 concerning Environmental Protection and Management, and supported by primary legal material in the form of interviews with the Supervisory Officer of the Banten Province Environmental Service and analyzed in qualitative juridical terms. The results of the research obtained are the supervision that has been carried out by the Banten Province Environment Agency, namely direct supervision and indirect supervision. Direct supervision, namely field verification and indirect supervision, namely checking of environmental documents (UKL�UPL), in carrying out supervision there are still obstacles, namely rejection from the community due to lack of socialization between the people of the government and the company. Keywords: Authority, Supervision, Environmental Permit. | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Kewenangan, Pengawasan, Izin Lingkungan. | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 01-Fakultas Hukum 01-Fakultas Hukum > 74201-Program Studi Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 27 Jul 2022 10:04 | |||||||||
| Last Modified: | 27 Jul 2022 10:04 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14819 |
Actions (login required)
 |
View Item |