Nurul Fitri, Asia (2022) PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA YANG BERASAL DARI HARTA BAWAAN DALAM PERKARA PERCERAIAN (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 807/Pdt.P/2016/PA.Clg). Master thesis, UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA.
![[img]](https://eprints.untirta.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
COVER.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) |
|
Text
BAB 1.pdf Restricted to Registered users only Download (589kB) |
|
Text
BAB 2.pdf Restricted to Registered users only Download (614kB) |
|
Text
BAB 3.pdf Restricted to Registered users only Download (703kB) |
|
Text
BAB 4.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) |
|
Text
BAB 5.pdf Restricted to Registered users only Download (503kB) |
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (460kB) |
|
Text
LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (842kB) |
Abstract
Sengketa harta bersama yang berasal dari harta bawaan dalam putusan No 807/Pdt.P/2016/PA.Clg menggambarkan kesulitan hakim dalam memisahkan harta bawaan yang berkembang menjadi harta bersama tanpa adanya perjanjian perkawinan, kesulitan lainnya mempertimbangkan sengketa harta bersama berupa rekening bank yang terhambat kode etik perbankan terkait UU No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dan mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dengan adanya putusan Nomor 807/Pdt.P/2016/PA.Clg` Penelitian ini adalah penelitian hukum analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kepustakaan berupa perundang-undang dan pendekatan yuridis normative, yaitu mengkaji norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis secara kualitatif. Hasil pembahasan dalam penelitian ini bahwa pertimbangan hukum oleh hakim dipengaruhi dengan alat bukti dan barang bukti dalam persidangan, ketidakhadiran saksi terkait kode etik Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan terkait rahasia bank dirasa menghilangkan hak konstitusional akan rekening bank yang dimiliki oleh penggugat dan tergugat selama perkawinan sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Hakim yang memutus perkara nomor 807/Pdt.P/2016/PA.Clgn mengatakan bahwa memiliki keterbatasan ruang gerak dalam menangani perkara harta bersama berkaitan dengan rekening Bank untuk itu diharapkan adanya pembaharuan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan selain itu hakim mengatakan bahwa keputusan Mahkamah konstitusi Nomor 64/PUU-X/2012 agar dapat tersosialisasikan. Akibat hukum dari adanya sengketa harta bersama pertama membagi dua objek sengketa harta bersama dan kedua menimbulkan upaya hukum lain ditingkat banding
| Item Type: | Thesis (Master) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contributors: |
|
|||||||||
| Additional Information: | The dispute of shared properties originating from personal property in the decision No. 807 / Pdt.P / 2016 / PA.Clg illustrates the difficulty of judges in separating possessions that developed into shared properties without a marriage agreement. Another obstacle is considering a shared property dispute in the form of a bank account that is obstructed by the banking code of ethics related to Law No. 10 of 1998 concerning amendments to No. 7 of 1992 about banking. This paper aims to determine the legal considerations by the judge and find out the legal consequences resulting from the decision No. 807 / Pdt.P / 2016 / PA.Clg. This research is analytical legal research. Hence the approach used in this research is the literature study approach in the form of legislation and normative juridical approach, which examines the legal norms in the laws and regulations and court decisions and patterns that exist and develop in society. Those are analyzed using descriptive-analytical methods qualitatively. The results of the discussion in this research showed legal considerations by judges are influenced by the series of evidence in court. Meanwhile, the absence of witnesses related to the code of ethics Act Number 7 of 1992 concerning banking related to bank secrets is assumed to eliminate the constitutional rights of bank accounts owned by the plaintiff and the defendant during the marriage leading legal uncertainty and injustice. The judge deciding the case number 807 / Pdt.P / 2016 / PA.Clgn said that having limited space in handling the shared property case related to the bank account. Therefore, policymakers are expected to carry out the appropriate policy. Besides, the judge said that the decision of the Constitutional Court Number 64 / PUU-X / 2012 needs to be socialized. The legal consequences of a shared property dispute: first, dividing the two objects of the disputed property, second, leading to other legal remedies at the appeal level. Keywords: Shared property dispute, personal property, divorce | |||||||||
| Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci : Sengketa Harta Bersama, Harta Bawaan, Perceraian | |||||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) | |||||||||
| Divisions: | 08-Pascasarjana 08-Pascasarjana > 74101-Magister Ilmu Hukum |
|||||||||
| Depositing User: | Perpustakaan Pusat | |||||||||
| Date Deposited: | 26 Jul 2022 09:34 | |||||||||
| Last Modified: | 26 Jul 2022 09:34 | |||||||||
| URI: | http://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/14771 |
Actions (login required)
 |
View Item |